Tampung 4 Poin Usulan dari Pemkab Tanjabbar, DPRD Provinsi Jambi: Insya Allah



Kamis, 30 Januari 2020 - 08:58:55 WIB



Ist: Ucup
Ist: Ucup

JAMBERITA.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama rombongan Komisi III Bidang Pembangunan menyambangi Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Safrial, Rabu (29/1/2020).

Bukan hanya sebatas menyambangi saja, mereka juga mendapatkan 4 poin usulan dari Pemkab Tanjabbar agar dapat diprioritaskan. Pertama mereka menyampaikan persoalan jalan Strategis Provinsi, parit IV Sungai Saren, Simpang Teluk, Sialang dan Dermaga Roro, ruas jalan sepanjang 22,9 KM

Histori penanganan dengan dana APBD tahun 2017 sepanjang 1,9 KM (aspal), Dana DAK tahun 2019 sepanjang 13,95 KM (aspal) 4,07 KM, penanganan Dana DAK tahun 2020 1,8 KM (aspal) dengan sisa panjang jalan yang belum tertangani sampai saat ini adalah 15,18 KM, kondisi eksisting jalan adalah perkerasan.

Kedua persoalan Jalan Provinsi mulai dari Sungai Saren, Teluk Nilau, Parit 10 Senyerang panjang ruas jalan 32,5 KM, penanganan dengan dana provinsi 21,85 KM Rigid 14,47 fan aspal 7,38 KM dan sisa panjang jalan yang belum tertangani adalah 10,65 KM, kondisi eksisting jalan rusak berat tanah dan perkerasan.

Selanjutnya Pemkab Tanjabbar juga menyampaikan masalah jalan provinsi mulai dari Jalan parit 10 Senyerang, Mekarjati, Batas Riau yang panjang ruas jalan 6,083 KM, penanganan jalan ini belum tertangani sampai saat ini kondisi jalan rusak berat.

Selanjutnya, jalan strategis provinsi di Jalan KM 91 Tebing Tinggi, Parit 10 Senyerang, Tebing Tinggi Simpang Kuala Dasal, panjang ruas jalan 65,4 KM.

Menurut mereka dengan adanya rencana pembangunan pelabuhan Kelagian diusulkan penanganan Jalan mulai dari KM 91 Tebing Tinggi sepanjang 34,5 KM untuk menunjang akses pelabuhan yang langsung terhubung dengan jalan nasional dan strategis provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi mengawali sambutannya meminta do'anya kepada Pemkab Tanjabbar, agar mereka Komisi III selalu sehat dan kompak-kompak sehingga alokasi anggaran bisa berkeadilan dan mendorong pembangunan.

"InsyaAllah nanti melalui koordinasi kami akan mengundang kepala balai jalan, agar jalan nasional di standar kan menjadi Rigid beton," ujarnya.

Kemudian Fauzi mengaku, apa yang menjadi kewenangan komisi III pastinya mereka akan berkomitmen dan melihat semua pembangunan insprastruktur dari 11 kabupaten kota yang ada, termasuk pembangunan jalan di Teluk Nilau KM 91 harus selesai.

"Jadi insyaAllah pak, apa yang menjadi harapan ini supaya (terealisasi) segera, satu saran, jalan menuju ke pelabuhan Kelagian itu kita dorong untuk menjadi jalan nasional, buat suratnya akan kita fasilitasi," katanya.

Setelah mendengarkan pemaparan Pemkab Tanjabbar itu kata Fauzi, semuanya adalah kewenangan Provinsi, oleh karena itu sudah sepatutnya di perhatikan sebab Tanjabbar juga bagian dari wilayah Provinsi Jambi dan punya potensi ekonomi yang besar.

"Oleh karena itu kita tampung ini sebuah aspirasi dan ya kita berharap nanti di Komisi 3 bersama mitra kerja akan kami bahas dalam rapat dengan dinas PUPR," tambahnya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengaku yang bisa mereka dorong yaitu akan menyelesaikan sisa panjang jalan yang belum tertangani 10,65 KM dan untuk tahun 2020 akan diselesaikan sepanjang 4 KM dengan anggaran sekitar 27 M.

"Artinya hanya sekitar 4 KM yang bisa di tangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, anggarkan sekitar 27 M itu yang efektifnya," imbuhnya.

Selain itu, Ivan Wirata menuturkan sedangkan penanganan jalan startegis Provinsi di Tanjabbar bisa dilakukan penanganan secara fungsional melalui Alkal, mengingat anggaran di tahun 2020 sudah diketok. "Tetapi tidak menutup kemungkinan di tahun 2021 akan kita anggarkan," terangnya.

Khususnya jalan Provinsi, sisa panjang jalan yang belum tertangani 10,65 KM itu, menurut Ivan tidak harus Multiyers melainkan tinggal ditambah sekitar 6 KM dengan anggaran sekitar Rp 42 M lagi di tahun 2021 mendatang untuk menyelesaikannya.

"Yang harus di Multiyers itu jalan Tempino-Bulian dan Jalan Padang Lamo batas Sumatera Barat (Sumbar), karena disana volume lalu lintas harian rata ratanya sangat tinggi, jika 2 ruas ini bisa selesai dengan Multiyers tentu sangat pontensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Mereka yang hadir Rabu (29/1/2020) di Aula Rumdis Bupati, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua II Pinto Jayanegara dan Wakil Ketua III Cik Bur, Wakil Ketua Komisi II Bustomi Yahya, Sekretaris Fadli Sudria, anggota Wartono, Luhut Silaban, Amin, Rusdi, Harmain dan Faisal Riza.

Selain dari unsur pimpinan, anggota dewan dan Bupati Safrial juga turut hadir dalam pertemuan itu, Pejabat Eselon III PUPR Provinsi Jambi, Kepala Dinas PUPR Tanjabbar beserta jajarannya dan dinas terkait.(afm)





Artikel Rekomendasi