Ini Bukti Keberpihakan SAH Dalam Rekomendasi Fraksi Gerindra Untuk Perbaikan BPJS Kesehatan

JAMBERITA.COM- Keberpihakan dan Kepedulian Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra (SAH) pada masyarakat. Terlihat dari rekomendasi Fraksi Partai Gerindra tentang BPJS Kesehatan kepada Pemerintah.

SAH yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi itu menyoroti banyaknya keberatan masyarakat terkait kenaikan iuran peserta BPJS dua kali lipat. Hal ini diatur dalam Perpres No 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.

"Menaikkan premi atau tarif peserta BPJS Kesehatan dua kali lipat, menuai banyak keberatan. Termasuk Komisi IX DPR RI, yang dalam Rapat Kerja Gabungan dengan para Menteri Kesehatan tanggal 2 September 2019, secara tegas menolak kenaikan premi BPJS untuk peserta mandiri (PBPU)," ungkapnya.

Untuk mengatasi polemik kenaikan iuran BPJS ini, SAH mengatakan Fraksi Gerindra menyerahkan 12 Rekomendasi Kebijakan  kepada Menkes dr. Terawan Agus Putranto di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jumat (17/1/2020).

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi tersebut menyatakan bahwa Fraksi Gerindra turut mendukung revisi UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Melihat kinerja dan polemik BPJS Kesehatan yang tidak kunjung teratasi ini kami merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan perbaikan UU No.24 Tahun 2011 dalam rangka memperbaiki tata kelola dan pelayanan dari BPJS ini,” tegasnya.

Adapun 12 Rekomendasi Kebijakan Fraksi Partai Gerindra kepada Menkes Terawan terkait BPJS Kesehatan sebagai berikut:

1.Fraksi Partai Gerindra DPR Rl mendesak agar dilakukan Reformasi Sistem Kesehatan, untuk memastikan rakyat Indonesia  memiliki akses yang baik  terhadap  pelayanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air. Salah satu agenda utamanya adalah Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan menuju sistem desentralisasi. Kepala Daerah harus diberikan kewenangan dalam mengurusi Jaminan Sosial Kesehatan rakyatnya.

2. Fraksi Partai Gerindra DPR Rl mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan tarif/premi BPJS Kesehatan dalam Perpres nomor  75 tahun  2019, khususnya untuk peserta  BPJS  Kesehatan Kelas Ill,  karena  dianggap semakin meningkatkan beban ekonomi rakyat.  Fraksi Gerindra mendesak pemerintah menggunakan dana lain untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif dari peserta BPJS, seperti melibatkan sektor swasta dan membuka potensi dana filantropi.

3. Fraksi Partai  Gerindra  DPR Rl mendesak  Pemerintah untuk  memperkuat koordinasi lintas  sektor,  khususnya  koordinasi  3  pihak  utama   dalam   pelayanan  kesehatan  di Indonesia, yaitu Pemerintah sebagai REGULATOR, BPJS Kesehatan sebagai OPERATOR, dan Tenaga Kesehatan (Organisasi Profesi Kesehatan) sebagai penggerak.

4. Fraksi Partai Gerindra DPR Rl mendesak Pemerintah untuk  meninjau  kembali Peraturan BPJS Kesehatan  nomor  6 tahun  2018 tentang Administrasi Kepesertaan  Program  JKN agar tidak ada keharusan mendaftarkan seluruh Anggota Keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

5. Fraksi Partai Gerindra  DPR Rl mendesak agar Pemerintah Pusat dan Daerah lebih serius mengimplementasikan upaya  Promotif (promosi kesehatan)  dan Preventif   (Pencegahan   Penyakit),   baik   di Fasilitas   Kesehatan   Tingkat    Pertama (Puskesmas/Klinik) maupun  di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit).

6. Fraksi Partai Gerindra  DPR Rl mendesak Pemerintah  untuk  mengembalikan  fungsi Puskesmas,  yaitu  membangun  kesehatan wilayah, bukan hanya mengobati orang sakit. Puskesmas harus diperkuat perannya sebaga pusat pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat.

7. Fraksi Partai Gerindra  DPR Rl mendesak Pemerintah untuk  memperhatikan Aspek Keadilan dalam  pembangunan  kesehatan. Situasi saat ini  Fasilitas Kesehatan banyak di dominasi di wilayah Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa masih  banyak  masyarakat  yang  susah  mengakses  pelayanan  kesehatan. Kebijakan kompensasi yang telah ditulis di UU SJSN (2004) harus diberikan oleh BPJS kepada Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepualauan (DTPK) agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8. Fraksi Partai Gerindra DPR Rl mendesak Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah Tempat Tidur Kelas Ill  di Rumah Sakit. Hal ini mengingat banyaknya keluhan masyarakat yang sulit mengakses kamar Rumah Sakit Kelas Ill dengan alasan penuh.

9. Fraksi Partai Gerindra  DPR Rl mendesak pemerintah  memperbaiki data  peserta BPJS Kesehatan, dengan melibatkan Pemerintah Daerah, agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.

10. Fraksi Partai Gerindra  DPR Rl mendesak BPJS Kesehatan agar segera menyelesaikan tunggakan  pembayaran klaim kepada  Rumah  Sakit di seluruh Indonesia, termasuk kepada lndustri Obat.

11. Fraksi Partai Gerindra DPR Rl mendesak Pimpinan DPR Rl dan Pimpinan Komisi IX DPR Rl untuk membentuk Panja (atau Pansus) BPJS Kesehatan untuk mengatasi berbagai polemik yang dihadapi BPJS Kesehatan.

12. Fraksi Partai Gerindra  DPR Rl mendukung upaya  perbaikan  BPJS Kesehatan melalui Revisi Undang- Undang BPJS Kesehatan Nomor 24 tahun  2011.(*/sm)

Artikel Rekomendasi