PDIP Sebut Persoalan Payung Hukum Usaha Tambang di Provinsi Jambi Hanya Tertulis Diatas Kertas

JAMBERITA.COM - Pemandangan umum terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun 2018 Fraksi Partai PDIP Perjuangan menilai masih banyak menyisakan persoalan dan lemahnya payung hukum untuk usaha tambang di provinsi Jambi saat ini.

Menurutnya, itu merupakan persoalan hukum yang sampai saat ini hanya tertulis di atas kertas tetapi pada kenyataan di lapangan pengusaha tambang seperti kebal terhadap hukum dan peraturan yang sudah dibuat.

"Apa yang terjadi pada tahun 2018, banyaknya korban jiwa yang meninggal akibat pengendara batubara, rusaknya jalan, lubang tambang yang tidak ditutupi dan lebih parah lagi apa yang terjadi, illegal drilling, pencurian minyak yang terjadi di Desa Bungku kabupaten Batanghari dan berapa daerah di provinsi Jambi," ungkapnya, Selasa (2/4/2019).

Pemerintah Provinsi Jambi harus tegas dalam memberikan izin dan menindak pengusaha tambang di provinsi Jambi saat ini, jangan sampai rakyat yang menjadi korban, sedangkan pengusaha dan perusahaan yang mendapat keuntungan.

"Berapa banyak kerugian yang kita dapatkan dan tambang ilegal, illegal drilling jalan yang rusak, serta korban jiwa dari masyarakat. Semuanya tidak sebanding dengan capaian yang didapat oleh pemerintah Provinsi Jambi dari sektor Usaha pertambangan dan penggalian," pungkaanya.(afm)

Artikel Rekomendasi