Konflik Pertanahan Jadi Atensi HKTI Jambi, SAH: Jangan Sampai Petani Jadi Korban di Tanah Sendiri

JAMBERITA.COM— Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra menegaskan persoalan konflik pertanahan kini menjadi perhatian serius organisasi tani tersebut. Menurutnya, berbagai sengketa lahan yang terjadi di sejumlah daerah tidak hanya berdampak pada stabilitas investasi, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup petani dan masyarakat desa.

Pria yang akrab disapa SAH itu mengatakan, HKTI memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan utama masyarakat pertanian. Karena itu, penyelesaian konflik lahan harus mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak petani.

“Konflik pertanahan jangan dibiarkan berlarut-larut. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum agar petani tidak menjadi korban di tanah yang selama ini mereka kelola,” ujar SAH, Selasa (12/5/2026).

Menurut tokoh yang dikenal luas sebagai bapak beasiswa Jambi ini, di sejumlah wilayah masih ditemukan tumpang tindih perizinan, persoalan batas lahan, hingga konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang berpotensi memicu persoalan sosial berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi itu dapat mengganggu produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.

HKTI Jambi, lanjutnya, mendorong pendekatan dialogis dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa agraria. Organisasi tersebut juga siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan agar konflik tidak berkembang menjadi gesekan horizontal di tengah masyarakat.

“Petani membutuhkan rasa aman untuk bekerja dan berproduksi. Kalau konflik lahan terus terjadi, maka sektor pertanian akan sulit berkembang maksimal,” katanya.

SAH menilai pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat pendataan dan legalitas lahan pertanian rakyat agar tidak mudah terjadi klaim sepihak. Selain itu, percepatan reforma agraria dan penataan tata ruang dinilai menjadi langkah penting untuk meminimalisasi konflik di masa mendatang.

HKTI Jambi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan masyarakat lokal. Menurut SAH, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan keberlanjutan sektor pertanian.

“Jangan sampai petani tersingkir oleh kepentingan yang lebih besar. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi rakyat dan harus dijaga bersama,” tutupnya.(*)

Artikel Rekomendasi