Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jambi Tindaklanjuti Temuan BPK RI

JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Provinsi Jambi mendesak kesungguhan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) pada tanggal 26 juni 2018 lalu.

"Pemprov Jambi tergambar semakin beraninya, pengelolaan anggaran menerobos ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan penggunaan anggaran," ungkap Melly dalam pemandangan umum terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA, 2017 di Gedung DPRD Provinsi, Selasa (3/7/2018).

Berdasarkan LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah provinsi Jambi pada pekan lalu, Provinsi Jambi untuk sekian kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Meskipun demikian prestasi ini tentu tidak harus membuat kita terlena mengingat masih banyak lagi yang perlu segera diselesaikan.

"Serta beberapa temuan pemeriksaan yang sejak tahun sebelumnya belum selesai ditindaklanjuti," terangnya.

Keadaan tersebut tidak mengurangi makna dari apa yang telah dilakukan BPK RI terhadap predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017 fraksi PDIP meminta kesungguhan pemerintah daerah untuk mempelajari atau mengkaji personil yang memangku pekerjaan tersebut.

"Kelemahan dalam pelaksanaan anggaran tersebut tercermin pada dinas pendidikan dalam pengelolaan dana BOS pengadaan alat peraga yang anggarannya miliaran rupiah serta dinas pekerjaan umum Perumahan Rakyat (PUPR) kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 4,83 miliar," jelasnya.

Selanjutnya dalam pengelolaan aset daerah yang setiap tahun permasalahannya tidak kunjung selesai terdapat atau tercatat dalam neraca tidak diketahui keberadaannya ditambah lagi peralihan kewenangan SMK SMA semakin perlu perhatian serius.

"Fraksi kami minta pemerintah daerah bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan temuan BPK karena indikator kualitas pengelolaan keuangan pemerintah provinsi yg terletak pada komitmen Pimpinan dan partisipasi aktif pelaksanaan pengelolaan keuangan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi