Gubernur Jawab Kritik Fraksi PKB Minta Jajaran Direksi Bank Jambi Dievaluasi, Begini Katanya

JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi Al Haris memberikan jawaban resmi terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi atas LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (8/4/2026). Salah satu poin krusial yang dijawab adalah terkait desakan Fraksi PKB mengenai evaluasi total jajaran direksi Bank 9 Jambi pasca insiden serangan siber.

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Gubernur menyatakan sependapat bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil guna memulihkan kepercayaan nasabah. Gubernur memaparkan bahwa manajemen Bank Jambi telah mengambil serangkaian tindakan darurat dan strategis untuk menangani dampak peretasan tersebut.

Gubernur mengungkapkan bahwa pihak Bank Jambi saat ini telah menggandeng perusahaan teknologi global, IBM, untuk melakukan audit forensik secara menyeluruh terhadap sistem perbankan mereka.

"Hasil audit forensik dari IBM ini akan menjadi rujukan utama bagi Bank Jambi untuk mengambil tindakan sesuai rekomendasi yang diberikan. Setelah proses ini selesai, selanjutnya akan dilakukan asesmen mendalam oleh Bank Indonesia," ujar Gubernur Jambi dalam pidato jawabannya.

Terkait nasabah yang mengalami kerugian material akibat insiden tersebut, Gubernur memastikan bahwa pihak bank telah melakukan langkah pemulihan hak. Bank Jambi telah melakukan pengembalian atas kerugian yang dialami nasabah terdampak.

Layanan ATM telah diaktifkan kembali dengan skala terbatas. Penarikan hanya dapat dilakukan di ATM yang berada di lingkungan Kantor Layanan Bank Jambi pada jam kerja, dengan batas maksimal Rp5.000.000.

"Sedangkan untuk layanan mobile banking, Gubernur menegaskan bahwa akses baru akan dibuka kembali setelah pelaksanaan action plan hasil audit forensik selesai dan mendapatkan izin resmi dari Bank Indonesia," ungkapnya.

Mengenai tuntutan Fraksi PKB yang mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direksi dan Komisaris, Gubernur mengisyaratkan bahwa keputusan tersebut akan sangat bergantung pada hasil audit dan investigasi yang sedang berjalan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi selaku pemegang saham berkomitmen untuk memastikan tata kelola dan manajemen risiko di Bank 9 Jambi kembali berjalan profesional demi menjaga stabilitas lembaga keuangan daerah tersebut.(afm)

Artikel Rekomendasi