Onlinenya Negeri Jambi / Rabu, 22 April 2026
- Find Us at:
JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jambi menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Bank 9 Jambi dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Juru bicara Fraksi PKB Erfan menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden serangan siber yang baru-baru ini melumpuhkan sistem Bank 9 Jambi. Menurut PKB, kejadian ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas perbankan daerah.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PKB menegaskan bahwa serangan siber tersebut telah menimbulkan kekhawatiran meluas di tengah masyarakat. Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan keuangan di Provinsi Jambi, kerentanan sistem keamanan Bank 9 Jambi dinilai telah menurunkan kepercayaan publik secara signifikan.
"Kami menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk segera mengembalikan kepercayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sistem keamanan siber, transparansi informasi terkait penanganan insiden, dan komunikasi yang jelas dengan nasabah," tegas perwakilan Fraksi PKB.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, Fraksi PKB juga menuntut akuntabilitas dari jajaran manajemen tertinggi bank plat merah tersebut. Mereka mendesak Gubernur Jambi selaku pemegang saham untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Direksi dan Komisaris Bank 9 Jambi.
Adapun tuntutan Fraksi PKB yaitu evaluasi kinerja, atau meminta peninjauan ulang terhadap kompetensi Direksi dan Komisaris dalam memitigasi risiko dan penegasan keterlibatan legislatif (DPRD) dalam memantau langkah-langkah perbaikan secara ketat.
Selanjutnya, terkait tata kelola risiko, PKB juga mendesak agar dapat pihak terkait dapat memastikan pengelolaan risiko berjalan profesional demi menjaga stabilitas dan kredibilitas bank daerah.
Fraksi PKB berharap pemerintah daerah tidak menganggap remeh insiden ini, mengingat peran vital Bank 9 Jambi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Jambi.(afm)
Komnas HAM Bakal Temui Gubernur Al Haris Bawa Daftar Dugaan Pelanggaran HAM di Jambi, Ini Jadwalnya
Perkuat Hak Kelompok Rentan, Kanwil Kemenkum Jambi Gelar Sinkronisasi Kebijakan Disabilitas & Lansia
Hari Pertama UTBK UNJA, Pimpinan Sebar Tim Pantau Seluruh Lab, Pastikan Kelancaran Sistem
Fraksi PPP Soroti Pelanggaran RTRW PT SAS dan Lemahnya Pengawasan Tambang di Jambi
Fraksi Gerindra Desak Penguatan Peran Inspektorat Jambi, Tak Hanya Urusan Administrasi
Tunggakan Fantastis RSUD Raden Mattaher, Golkar Minta Pemprov Jambi Benahi Tata Kelola BLUD
Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang
