Perkuat Ekonomi Pesisir, Komisi II DPRD Jambi Konsultasi Strategis ke KKP RI

JAMBERITA.COM - Komisi II DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada Kamis (2/4/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat penguatan sarana dan prasarana (sarpras) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal demi mewujudkan sistem bisnis perikanan yang modern dan berdaya saing.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyatakan bahwa optimalisasi pelabuhan perikanan merupakan kunci utama untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan serta menggerakkan roda ekonomi daerah. “Pelabuhan perikanan bukan hanya tempat sandar kapal, tetapi pusat aktivitas ekonomi. Jika sarprasnya lengkap, nilai jual ikan meningkat signifikan dan kesejahteraan nelayan ikut terdongkrak,” ujar Ivan.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyoroti beberapa kebutuhan mendesak di PPP Kuala Tungkal yang memerlukan perhatian pusat, antara lain, Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Peningkatan infrastruktur untuk mendukung transaksi yang lebih baik.

Kemudian, kebutuhan dasar seperti enyediaan air bersih dan instalasi listrik yang stabil dan  Rantai Dingin (Cold Storage) atau pembangunan gudang pendingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Selanjutnya optimalisasi dermaga dan kolam pelabuhan guna mempercepat proses bongkar muat kapal.

Selain infrastruktur fisik, ketersediaan es balok menjadi sorotan utama. Saat ini, unit produksi es di PPP Kuala Tungkal mengalami kendala teknis sehingga kapasitasnya tidak optimal. Ivan mendorong KKP RI agar segera merealisasikan bantuan perbaikan maupun pembangunan pabrik es baru. "Tanpa es, kualitas ikan sulit dipertahankan, terutama untuk distribusi jarak jauh. Ini adalah kebutuhan vital yang harus segera dipenuhi," tegasnya.

DPRD Jambi juga menggali peluang program nasional tahun 2026 dan skema dukungan anggaran untuk penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Ivan berharap konsultasi ini membuahkan langkah konkret dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dengan penguatan sarpras ini, PPP Kuala Tungkal di wilayah Tanjung Jabung Barat diharapkan bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang mampu bersaing di level nasional melalui tata kelola yang transparan dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.(afm)

Artikel Rekomendasi