Akselerasi Akuntabilitas, Kemenkum Jambi Ikuti Entry Meeting Laporan Keuangan 2025

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mengikuti agenda Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini digelar pada Jumat (6/2) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, beserta jajaran pejabat struktural dan pegawai terkait di lingkungan Kanwil Jambi.

Entry meeting ini menandai dimulainya rangkaian audit BPK RI terhadap empat kementerian hasil pemekaran, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam sesi tersebut, tim BPK RI memaparkan poin-poin krusial terkait seperti ruang ligkup pemeriksaan atau cakupan area keuangan yang akan diaudit.

Kemudian metodologi, teknik dan standar pemeriksaan yang digunakan serta tahapan pelaksanaan atau jadwal dan lini masa proses audit di lapangan. Dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, entry meeting bukan sekadar pertemuan seremonial. Ini adalah langkah formal yang wajib dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Pertemuan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk membangun pemahaman bersama antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa. Tujuannya adalah demi terciptanya transparansi, pemenuhan data yang cepat, serta memastikan proses audit berjalan tanpa hambatan teknis di lapangan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Melalui entry meeting tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil Jambi tetap berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi sarana evaluasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara, khususnya dalam masa transisi kementerian saat ini.(afm)

Artikel Rekomendasi