Pemprov Jambi Gelar Rakor Persiapan Pembangunan Tol Jambi–Rengat Fase I

JAMBERITA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (24/7/2026). Rakor ini digelar sebagai langkah percepatan realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri oleh Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi Robert Eduard Sihotang, perwakilan Islamic Development Bank (IsDB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta jajaran pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat terdampak.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya persiapan matang sejak dini, khususnya terkait pendataan lahan dan koordinasi lintas sektor, demi mengantisipasi kendala pengadaan tanah.

"Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana," katanya.

Ia menginstruksikan pemerintah kabupaten terkait untuk segera memetakan desa terdampak, jumlah bidang tanah, dan data masyarakat. Al Haris juga menjamin proses pengadaan tanah dilakukan secara adil dan transparan melalui penilaian independen agar masyarakat memperoleh kompensasi yang layak.

Sementara itu, Plt. Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang memaparkan bahwa Tol Jambi–Rengat Fase I memiliki panjang sekitar 67,45 kilometer yang membentang dari Simpang Ness hingga Merlung.

Proyek ini melintasi tiga kabupaten—Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Barat—serta dilengkapi dua simpang susun (Simpang Susun Cinto Kenang dan Merlung). Pengerjaannya terbagi dalam empat paket konstruksi, dengan salah satu paket difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari.

Robert menambahkan, hingga saat ini progres pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen yang tersebar di sembilan desa. "Proses pengadaan tanah ditargetkan selesai dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh persyaratan administrasi dan perizinan rampung," ujarnya.

Selain mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional, proyek ini juga berkomitmen menerapkan prinsip pemulihan mata pencaharian, pengelolaan dampak lingkungan, serta penyediaan fasilitas akses warga seperti underpass dan overpass.(afm)

Artikel Rekomendasi