Gajah di Ruang Politik : PSI Mau Jadi Apa ?

JAMBERITA.COM - Persepsi publik sangat dipengaruhi oleh citra dalam politik modern. Tidak hanya melalui kata-kata atau tindakan langsung, tetapi juga melalui simbol visual seperti warna, slogan, dan logo. Setelah meluncurkan logo barunya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang sejak awal dikenal sebagai corong progresivisme politik dan anak muda, kembali menjadi perhatian publik. Logo baru ini menampilkan gajah berwarna merah-hitam dengan kombinasi gaya minimalis.

Meskipun tampaknya sederhana, langkah ini memicu banyak interpretasi. Apakah ini sinyal pergeseran ideologis atau tanda kedewasaan politik PSI? Pertanyaan ini muncul dari ruang diskusi akademik hingga media sosial.

Dari Mawar ke Gajah: Perubahan Simbol yang Tak Sederhana

Sejak lama, logo PSI, bunga mawar merah, mewakili semangat sosialisme demokratik yang ramah, humanis, dan menghormati kesetaraan. Pilihan ini sejalan dengan persepsi PSI sebagai kelompok sipil progresif yang terdiri dari aktivis muda dan partai politik. Selain itu, mawar memiliki sejarah yang panjang sebagai simbol gerakan kiri-sentris di Eropa Barat.

Namun, gajah sekarang menggantikan mawar. Berbagai kebudayaan menggunakan gajah sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kesetiaan. Namun, pilihan ini dianggap unik dalam konteks politik Indonesia. Dalam sejarah pergerakan nasional atau partai-partai besar, gajah bukan simbol yang akrab. Ia lebih netral, bahkan agak asing.

Menurut PSI, logo baru mereka menunjukkan kekuatan, kecerdasan, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan politik yang sulit. Semangat PSI yang baru—yang tidak hanya aktif dan muda, tetapi juga tangguh dan cerdas—digambarkan oleh gajah.

Simbol, bagaimanapun, tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bergantung pada lingkungan sosial dan tindakan nyata organisasi. Oleh karena itu, penyesuaian logo ini harus dilihat dalam konteks perubahan PSI secara keseluruhan, termasuk struktur, kepemimpinan, strategi komunikasi, dan posisi ideologisnya

PSI dan Dilema Rebranding

Rebranding politik tidak hanya masuk akal, tetapi juga penting. Banyak partai besar di seluruh dunia mengubah simbol mereka untuk sesuai dengan zaman, seperti yang dilakukan Partai Buruh Inggris atau Partai Demokrat AS, tetapi keberhasilan rebranding selalu ditentukan oleh keseimbangan antara simbol baru dan tindakan yang dilakukan.

Salah satu masalah dengan PSI adalah konsistensi. Apakah perubahan ini hanyalah perubahan tampilan atau benar-benar representasi dari pendekatan baru partai?

Sangat mungkin bagi publik untuk mengingat bagaimana PSI pada masa lalu dengan berani memperjuangkan antikorupsi dan anti-dinasti politik, serta mendukung anggota politik baru. Namun, partai ini menarik perhatian pada Pemilu 2024 karena berkolaborasi dengan dinasti politik yang pernah mereka kritik. Keluarnya Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi, sebagai Ketua Umum PSI, merupakan tanda penting dari pergeseran tersebut. Meskipun tindakan ini terbukti meningkatkan popularitas PSI, banyak orang mempertanyakan posisi ideologisnya saat ini. Apakah partai tetap "anti status quo"? Apakah telah bergabung dengan kekuatan politik yang mapan?

Ini adalah situasi yang membuat logo gajah menarik sekaligus menantang. Selain kekuatan dan ketabahannya, gajah juga besar, lambat, dan tidak mudah bergerak. Jika ini mencerminkan PSI saat ini, mereka menghadapi masalah untuk mempertahankan semangat generasi muda sambil tidak terjebak dalam partai "besar tapi konservatif".

Politik Simbol di Era Disrupsi

Kami berada dalam era politik simbolik. Target utama PSI adalah generasi muda, yang peka terhadap visual, gambar, dan cerita singkat. Simbol menyebar lebih cepat daripada perdebatan panjang di media sosial. Dalam situasi ini, PSI memainkan simbol dengan bijak, tetapi hanya bijak tidak cukup.

Perubahan besar harus dilakukan sebelum rebranding. PSI harus menindaklanjuti ekspektasi dengan tindakan. Misalnya, apakah partai ini akan lebih terbuka dalam proses pengambilan karyawan? Apakah mereka akan tetap mendukung undang-undang progresif seperti Penghapusan Kekerasan Seksual atau Perlindungan Pekerja Rumah Tangga? Apakah mereka akan lebih pragmatis dan menentang politik uang dan kembali menentang dinasti?

Logo gajah tidak dapat menjawab semua pertanyaan tersebut. Apakah PSI benar-benar berubah? Ini adalah pertanyaan yang akan terus ditanyakan publik melalui simbol tersebut. Apakah mereka hanya berganti pakaian, tetapi jiwanya tetap sama—atau bahkan berubah arah?

Menuju 2029: Konsolidasi atau Krisis Identitas?

Dalam persiapan untuk pemilihan presiden dan legislatif tahun 2029, langkah PSI ini juga harus dipertimbangkan. Sebagai partai nonparlemen yang tidak berhasil memenuhi ambang batas pada 2024, mereka membutuhkan semangat baru. Jalan keluar mungkin terdiri dari konsolidasi struktur, cerita baru, dan kepemimpinan populis.

Namun, jangan sampai yang lahir hanyalah kosmetik politik yang tidak memiliki substansi ideologis. Masyarakat Indonesia sering digambarkan sebagai pemilih emosional, tetapi sebenarnya mereka semakin pintar. Mereka tidak mudah terpikat oleh simbol karena mereka melihat lebih dalam.

Jika PSI ingin tetap relevan dalam jangka panjang, gajahnya harus lebih dari sekadar lambang. Ia harus berfungsi sebagai representasi langsung dari kekuatan moral, kebijakan yang inklusif, dan komitmen pada politik yang bersih dan berpihak.

Jika tidak, logo itu akan menjadi "gajah di tengah ruangan", yang terlalu besar untuk diabaikan, tetapi tidak ada yang ingin membahasnya.

Penutup

Rebranding politik merupakan bagian dari perubahan, dan PSI sedang melewati fase penting dalam sejarahnya yang singkat. Meskipun logo gajah mereka kuat secara visual, simbol itu sendiri tidak cukup untuk membuat politik. Untuk tetap konsisten, jujur pada nilai awal, dan berani menolak perjanjian yang merusak integritas, diperlukan keberanian.

Modal PSI adalah anak muda, semangat awal, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Namun, tanpa substansi, semua itu hanyalah bungkus kertas. Logo baru hanyalah permulaan. Apa yang akan mereka lakukan setelah itu adalah ujian sebenarnya.

Penulis : Dr. Pahrudin HM, M.A. Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN), Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel.

Artikel Rekomendasi