Politik Monumen : Gagah Foto, Kosong di Makna?

 

JAMBERITA.COM - Ada satu fenomena di sekitar kita yang menarik untuk diperhatikan. Di setiap momen pergantian kepala daerah, hampir selalu ada satu pola yang selalu berulang : pembangunan bangunan monumental atau spektakuler. Entah itu berupa bangunan tugu, menara, alun-alun baru, stadion, masjid raya megah, taman raya, atau jembatan ikonik, proyek semacam ini seolah menjadi "warisan wajib" bagi setiap pemimpin daerah.

Pertanyaannya, mengapa begitu banyak kepala daerah lebih memilih membangun sesuatu yang besar, kolosal, mewah dan mencolok dibandingkan fokus pada pelayanan dasar yang dibutuhkan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, jalan, atau reformasi birokrasi?

Ternyata, jawaban dari semua itu bukan sekadar soal kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga terkait dengan strategi citra dan politik. Pembangunan bangunan nan megah dan mewah tersebut dilakukan oleh kepala daerah karena didasarkan pada beberapa faktor.

Pertama, bangunan monumental adalah simbol warisan. Dalam dunia politik, meninggalkan "jejak" adalah hal penting. Tidak semua program bisa dikenang dengan mudah, tetapi bangunan fisik yang menjulang tinggi dan megah akan selalu menjadi pengingat siapa yang pernah berkuasa. Tidak jarang terjadi bahkan nama kepala daerah dicantumkan di prasasti peresmian atau bahkan diabadikan sebagai nama gedung. Ini adalah bentuk legacy politics yang biasa terjadi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga lumrah terjadi di banyak negara lainnya.

Kedua, proyek-proyek monumental mudah dipromosikan. Berbanding terbalik dengan program pendidikan, kesehatan, ekonomi atau layanan sosial yang dampaknya tidak langsung terlihat, bangunan fisik bisa langsung dinikmati dan difoto. Dalam era media sosial dan politik pencitraan, keberadaan bangunan monumental menjadi komoditas yang sangat menguntungkan secara politik. Kepala daerah bisa menunjukkan “hasil kerja nyata” yang bisa dirasakan masyarakat, meskipun belum tentu menyentuh kebutuhan paling mendesak rakyat. Banyak daerah yang punya bangunan monumental tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan akhirnya terbengkalai, apalagi setelah sang kepala daerah tidak lagi berkuasa.

Ketiga, proyek besar membuka ruang politik dan ekonomi. Di balik bangunan megah, sering kali tersembunyi kepentingan sponsor politik, kontraktor, permainan proyek, hingga potensi penyalahgunaan anggaran. Dalam sejumlah kasus korupsi, proyek infrastruktur menjadi ladang basah karena nilai anggarannya yang tinggi dan pengawasannya yang longgar. Meski tidak semua pembangunan monumental bermasalah, potensi politisasi dan penyimpangan tetap terbuka lebar. 

Keempat, pembangunan monumental kerap mencerminkan minimnya visi jangka panjang. Alih-alih membenahi sistem pendidikan, menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan atau membangun infrastruktur jalan yang berkualitas, kepala daerah memilih yang "cepat terlihat hasilnya". Ini adalah bentuk politik jangka pendek yang lebih mementingkan popularitas daripada dampak berkelanjutan yang ditimbulkannya.

Tentu tidak semua pembangunan monumental harus dicurigai. Jika dirancang dengan matang, sesuai kebutuhan masyarakat, dan bukan sekadar proyek pencitraan, bangunan seperti ini bisa menjadi kebanggaan daerah dan mendongkrak pariwisata. Namun, publik juga harus kritis: apakah bangunan itu menjawab kebutuhan nyata atau hanya memenuhi ambisi pribadi?

Pada akhirnya, kita harus mengingat bahwa kemajuan wilayah tidak selalu diukur dari tingginya tugu atau megahnya bangunan. Ada saat-saat ketika kemajuan justru berasal dari hal-hal yang tidak terlihat, seperti fasilitas kesehatan yang baik dan mudah diakses, birokrasi yang efektif, pelayanan publik yang ramah, pendidikan yang lebih baik, dan masyarakat yang merasa didengarkan.

Jika kepala daerah ingin benar-benar dikenang, mungkin yang paling monumental bukan bangunannya — tapi dampak positif yang mereka tinggalkan berupa kebijakan yang inovatif dan solutif.

Penulis : Dr. Pahrudin HM, M.A. Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN).

Artikel Rekomendasi