LSM 9 Heran Provinsi Jambi Defisit Rp400 M Lebih, Sebut Gubernur Tak Mampu Bina Kabinet nya

JAMBERITA.COM - Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 9 Jambi Jamhuri heran dengan terjadi nya defisit Rp400 Miliar lebih pada APDB 2023 Provinsi Jambi, sementara di APBD 2022 terjadi Silpa Rp6,31 miliar sekian.

"Ini kan fakta yang rancuh, Silpa 600, defisit nya 400 an, kan nggak nyambung, duit berlebih kok terjadi defisit, ini kan bahasa yang aneh," katanya kepada Jamberita.com, Jum'at (21/7/2023).

Baca Juga : Sekda Jelaskan Alasan APBD TA 2022 Terjadi Silpa Rp631,46 Miliar, Ini Penyebabnya

Atas persoalan ini, Jamhuri menilai artinya Gubernur Jambi tidak mampu membina kabinet nya, seperti Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) yang di gawangi oleh Sekda."Iya, Al Haris perlu evaluasi kabinet nya, atau introspeksi diri, masih mampu nggak jadi Gubernur," tegasnya.

Lebih lanjut Jamhuri juga mengaku telah membaca Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh Sekda, kemudian ditujukan kepada OPD termasuk ULP, untuk menunda semua kegiatan yang tidak skala prioritas. "Tetapi tidak disebutkan kegiatan kegiatan apa saja," tuturnya.

Baca Juga : Besar Pasak Daripada Tiang, APBD Provinsi Jambi TA 2023 Defisit Rp400 Miliar

Untuk itu Ia mempertanyakan hal tersebut, karena menurutnya, skala prioritas yang dimaksud seperti apa, apakah itu mengurangi perjalanan dinas, atau pengadaan pengadaan termasuk kegiatan yang sekarang lagi banyak disorot di sekitar lingkungan Gedung DPDR."Ini kan tidak disebutkan skala prioritas nya apa,? tidak di jelaskan," ungkapnya. 

Dalam surat itu juga, kata Jamhuri Sekda tidak menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mana saja yang tidak bisa tertagih oleh instansi terkait, seperti retresibusi retresibusi yang semestinya menjadi kewenangan Pemprov Jambi."Artinya apa, Kepala Bakeuda salah tempat, Bakeuda di urus oleh orang yang tidak berkompeten bukan ahli nya gitu," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi