Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun



Sabtu, 21 November 2026 - 14:43:53 WIB



Foto : Dr. Rahman
Foto : Dr. Rahman

JAMBERITA.COM – Ahli Hukum Pidana, Dr. Rahman, S.Sy., M.H., memberikan keterangan ahli dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun, terkait pengujian keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Dalam persidangan tersebut, Dr. Rahman menyoroti pentingnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tindakan upaya paksa, khususnya penyitaan.

Menurut akademisi hukum sekaligus advokat tersebut, penyitaan bukan merupakan kewenangan yang dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

"Setiap tindakan upaya paksa, termasuk penyitaan, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang, memenuhi prosedur hukum, serta menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia," tegas Dr. Rahman.

Ia menjelaskan, keabsahan tindakan penyitaan tidak hanya dilihat dari kewenangan penyidik, tetapi juga harus diuji berdasarkan prosedur pelaksanaannya dan keterkaitan barang yang disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

"Penyitaan bukanlah kewenangan tanpa batas. Harus terdapat dasar hukum, prosedur yang sah, serta hubungan yang jelas antara barang yang disita dengan tindak pidana yang sedang disidik," ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Rahman menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kewenangan aparat, tetapi juga harus memperhatikan batas-batas kewenangan tersebut agar tidak mengabaikan hak-hak warga negara.

Menurutnya, supremasi hukum harus berjalan seiring dengan prinsip due process of law, sehingga setiap tindakan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

"Hukum tidak hanya berbicara tentang kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga tentang batas-batas kewenangan tersebut. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara. Sebab, keadilan tidak boleh dikorbankan atas nama penegakan hukum," ungkapnya.

Keterangan ahli yang disampaikan Dr. Rahman dalam persidangan praperadilan tersebut menjadi bagian dari proses pengujian hukum terhadap tindakan penyitaan yang dipersoalkan.

Ia menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum dan memastikan setiap tindakan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dr. Rahman, S.Sy., M.H. dikenal sebagai ahli hukum pidana, akademisi hukum, sekaligus advokat.(*)





Artikel Rekomendasi