Peran Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Berikan Pengaruh Besar ke Perekonomian Indonesia

Oleh: Mogie. D Oemar*

Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir sebagian besar belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, seperti belanja barang, belanja modal, sebagian belanja bantuan sosial dan belanja hibah. Belanja barang yang dialokasikan merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk mendukung pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan menjadi (Boediono,1998) :

Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa;

Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai;

Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi BBM misalnya, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun.

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran.

Dengan kata lain,

Shock atau perubahan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Respon positif perekonomian ini berlangsung cepat dan terus berlangsung dalam jangka panjang secara permanen, di mana 91,12% variasi pembentukan indikator perekonomian Indonesia (pada akhir periode penelitian), berasal dari sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam hubungan timbal balik (relationship), perekonomian Indonesia juga memberikan dampak positif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, dampak positif ini hanya berlangsung sementara. Shock atau perubahan yang terjadi pada perkenomian dalam jangka waktu lebih lama akan memberikan dampak negatif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Respon negatif ini terus berlangsung dengan tren yang terus meningkat dalam jangka panjang secara permanen.(*)

 

 

Penulis adalah: Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Univ. Andalas
Tulisan Kedua Eko. Pembangunan (16/04/2022)

Artikel Rekomendasi