Kanwil Kemenkum Beri 'Paham' Pemprov Jambi Soal Jabatan Fungsional di Bidang Hukum

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mengambil langkah tegas untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang hukum. Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum digelar Sosialisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Hukum secara hybrid di Kantor Gubernur Jambi, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan ini diikuti secara intensif oleh perwakilan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, serta para pejabat fungsional hukum dari seluruh penjuru Bumi Pucuk Jambi Sembilan Lurah.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, menegaskan bahwa pemahaman mengenai uji kompetensi sangat krusial bagi para pemangku jabatan fungsional. Sosialisasi ini menyasar tiga posisi strategis, yakni Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum.

"Uji kompetensi bukan sekadar formalitas kenaikan jenjang, melainkan instrumen untuk memastikan kualitas SDM hukum di Jambi benar-benar kompeten dan profesional sesuai standar nasional," ujar Dina Rasmalita di hadapan jajaran Pemprov Jambi.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dari Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BPSDM Hukum Kementerian Hukum RI. Para peserta "diberi paham" mengenai alur penilaian yang ketat, meliputi Metode Penilaian: Simulasi dan tes psikologi. Assessment Center: Pengukuran kompetensi secara objektif. Wawancara Manajerial & Sosio Kultural: Menguji integritas dan kemampuan adaptasi pejabat dalam organisasi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong seluruh Instansi Pemerintah Daerah untuk konsisten menerapkan sistem merit. Dengan pemahaman yang kuat dari pihak BKPSDM dan Sekretariat Daerah, diharapkan penempatan dan pengembangan karier pejabat fungsional hukum di Jambi didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi nyata.

"Sinergi antar-instansi ini adalah kunci. Kita ingin menciptakan iklim birokrasi hukum yang sehat, di mana setiap kebijakan hukum di daerah lahir dari tangan-tangan ahli yang telah teruji kompetensinya," pungkas Dina.(afm)

Artikel Rekomendasi