JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan Sutan Adil Hendra (SAH) menilai program kartu pra kerja yang dirancang Pemerintah bukan solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Satu-satunya jawaban untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah menciptakan lapangan kerja.
"Menurut saya kartu pra kerja ini perlu kita kaji kembali efektivitasnya dalam mengurangi angka penganguran di tanah air, bahkan kalau tidak hati-hati ini menimbulkan masalah baru," ungkapnya di Jambi (28/4) kemarin.
Bahkan Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan permasalahan baru yang bisa ditimbulkan, seperti permasalahan dari sisi anggaran untuk membiayai penyaluran kartu pra kerja. Di sisi lain, pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tuntutan pekerja honorer yang mendapatkan gaji sedikit.
"Sekarang saja banyak tenaga kerja pegawai honorer belum terbayar, berapa banyak guru honorer yang demo, mereka saja belum terbayar, padahal jelas-jelas di depan mata," tuturnya.
Bahkan SAH mencotohkan implementasi kartu pra kerja di Finlandia yang menuai kegagalan. Secara psikologis, penerima kartu pra kerja cenderung pilah-pilih terkait pekerjaan lantaran mendapat subsidi dari kartu tersebut.
Sekadar informasi, Pemerintah menjanjikan kartu pra kerja untuk pengangguran yang belum pernah bekerja sama sekali dan masyarakat yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dengan kartu tersebut, masyarakat tuna karya bisa mengikuti penambahan keterampilan dari pemerintah.
Terkait anggaran, SAH juga mengatakan program apapun yang digagas oleh pemerintah jangan membebani anggaran yang semangkin berat karena Pendemi Corona dan kita di DPR meminta komitmen pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan anggaran negara dengan prinsip kehati-hatian, apalagi manfaat terbesar justru dinikmati vendor penyedia video, bukan peserta pelatihan.(*/sm)
MBG Gerakkan Ekonomi Daerah, SAH Ingatkan Dampak Besar Jika Dihentikan
SAH Tinjau Kebun Tembakau Helvetia, Perkuat Komitmen PTPN I dalam Pengembangan Komoditas Bersejarah
Balas Bantahan Tidak Ada Koordinasi Soal Zona Merah Covid-19 ke Pemkot Jambi, Jubir: Itu Tidak Benar
Pindahnya Pasien Positif-03 Corona dari RSUD Raden Mattaher Tak Ada Konfirmasi ke Dinkes Bungo
Soal Kendaraannya Distop Polisi di Batanghari, Ini Sebenarnya Kata Sapuan Ansori
Jambi Memasuki Transisi Kemarau, Agustus Hingga Oktober 2026 Diperkirakan Menjadi Risiko Tinggi

