Elit Politik Kita Masih Ada (Etika)?

Oleh : Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP

            Ironi di setiap pemilu atau pilkada ialah, di satu sisi, situasi politik tampak bergairah penuh dinamika, di sisi lain, banyak orang skeptis apakah peristiwa itu akan berdampak pada nasib mereka. Orang melihat pemilu atau pilkada lebih sebagai salah satu ritual sosial daripada momen politik untuk mengubah nasib atau memperjuangkan cita-cita masyarakat. Setelah pemilu atau pilkada, orang tidak terlalu percaya bahwa kebutuhan dan keprihatinan mere

ka akan lebih diperhatikan oleh wakil rakyat atau pemerintah. Begitu skeptisnya sikap terhadap politik sampai masyarakat sudah tidak peduli apakah wakil rakyat bekerja sungguh-sungguh untuk memperjuangkan aspirasi mereka atau tidak. Sudah menjadi rahasia umum setelah terpilih biasanya janji-janji itu tidak meninggalkan jejak lagi, tanpa bisa dituntut pertanggungjawabannya. Masalahnya ialah karena disatu pihak, tidak ada sanksi yang mengikat atau alasan yang bisa memperkarakan mereka.

Di lain pihak, pemilu yang hanya lima tahun sekali itu sulit untuk dipakai sebagai mekanisme yang efektif untuk memberi sanksi. Memang, harus diakui masih banyak politisi yang sebetulnya punya keprihatinan mendalam untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Celakanya, mereka itu malahan sering tersingkir oleh mesin partai politiknya sendiri. Loyalitas kepada partai dianggap lebih penting daripada prestasi sebagi legislator.

Presiden pertama RI Soekarno dalam bukunya, Mencapai Indonesia Merdeka, pernah berkata, “Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan dimuka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang”. Mengacu pada kondisi perpolitikan kini, cita-cita Soekarno itu terasa utopis. Lihatlah, ketika masyarakat diserbu virus Corona (Covid-19), mana dan siapa diantara mereka yang mau datang kepada masyarakat? Ketika rakyat menjerit dengan harga masker yang melangit, hand sanitizer yang langka, siapa yang peduli? Tidak ada. Ini karena mereka sudah tidak butuh “suara kita” lagi.

Kualitas para wakil rakyat yang seperti ini, sudah selayaknya dicabut mandatnya. Belum lagi, kalau kemudian kita saksikan, betapa mereka tidak memiliki empati terhadap problem masyarakat. Indonesia konon terkenal dengan penduduknya yang ramah, berbudaya luhur, religius dan memiliki watak kegotong royongan yang tinggi.

Rasa kemanusiaan orang Indonesia konon juga tinggi. Faktanya, tidak bisa dipungkiri, bahwa saat ini negara dalam krisis multi dimensi, khususnya krisis keuangan yang diperparah pandemi virus corona. Elite-elite politik terkesan bingung menghadapi situasi ini. Tercermin dari pernyataan yang tidak konsisten, mencla-mencle, arogan dan tidak mau disalahkan. Menurut penulis, jika elite politik tidak ada solusi maupun tindakan nyata dalam membantu pemerintah dan rakyat menghadapi wabah Covid-19, setidaknya mereka jangan membuat atraksi politik yang konyol. Sebagai suatu contoh konkrit, sewaktu musim pileg/pilkada, semua partai politik dan kader-kader partai politik itu saling obral bagi-bagi kaos, foto-foto caleg, sembako, kalender, uang sedekah, bagi-bagi uang dan  lain-lain.

Tapi pada saat virus Corona mewabah, belum ada partai politik dan kader-kader partai politik itu yang sanggup memberikan 1 (satu) masker saja. Rakyat hanya dibutuhkan pada saat partai politik dan para caleg membutuhkan suara dukungan rakyat. Fenomena ini menurut Rocky Gerung (2010), menjadikan sang politisi yang sebelumnya pengemis suara rakyat pada waktu pemilu, kini menyatakan diri sebagai pemilik kedaulatan. Politisi memutuskan hubungan historisnya dengan rakyat dan mulai berfikir menjadi pengemis baru. Kali ini, bukan pada rakyat, tetapi pada kekuasaan eksekutif.

            Kehidupan politikus, tentu akan senantiasa dikaitkan dengan perilaku politik yang dilakukannya dalam mengemban tugas sebagai amanah rakyat. Kerap kali, panggung politik yang diperankan oleh para politikus membuat jemu masyarakat. Perilaku politik yang diusung para politikus seringkali justru melukai hati konstituantenya.

Di samping janji-janji yang masih banyak belum ditepati, perilaku hedonis dan prakmatis tiba-tiba menyeruak kepermukaan tanpa rasa malu. Ketika berbicara tentang politik sebagai sebuah medan pengabdian. Berbagai tindakan tidak senonoh yang dipertontonkan oleh elite politik menjadi cemooh tersendiri bagi dunia politik. Dalam bukunya, Magnis Suseno (Etika Politik,1987:13) menyatakan bahwa “etika berkaitan dengan refleksi moralitas yang berisi sekumpulan norma sebagai pegangan suatu komunitas atau masyarakat sehingga seluruh hidup dan laku tingkah laku manusia tidak merugikan satu sama lain”. Oleh karena itu, etika dan moral adalah sekumpulan nilai-nilai atas asas yang memungkinkan seseorang mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang bermartabat dan beradab.

            Akhir-akhir ini, kita dipertontonkan dengan berbagai pertunjukan dan atraksi elite politik di tengah wabah virus Corona. Maraknya penyebaran virus Corona tidak menyurutkan elite-elite politik ini untuk melakukan kunjungan kerja keluar daerah dengan berbagai macam alasan dan dianggap tidak hemat dalam menggunakan anggaran daerah. Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan  kebijakan pejabat OPD dan ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota, social distancing, work from home.

Harusnya legislatif sebagai mitranya, juga harus mengikuti instruksi itu. Bukan mengangkanginya. Lagipula, kunker ini dinilai tidak efektif dan terkesan dipaksakan. Padahal mereka tahu bahwa rakyat sedang gelisah dan panik, karena sulit dan mahalnya untuk mendapatkan masker dan alat kesehatan lainnya untuk mencegah virus Corona ini. Kita dibuat jengkel oleh salah seorang anggota dewan yang terhormat ini marah-marah kepada Pejabat Dinas Kesehatan karena di tetapkan berstatus ODP.

Dinkes menetapkan mereka berstatus ODP karena baru pulang kunker dari daerah merah penyebaran virus Corona. Elite politik merasa sebagai warga negara kelas satu yang seharusnya mendapat perlakuan yang berbeda. Arogansi menjadi senjata untuk menutupi segala defisit akal dan etika. Itulah salah satu atraksi politik, maka suatu saat nanti akan timbul public distrust terhadap partai politik dan para elitenya. Tapi sebelum itu terjadi, ada baiknya para elite politik “bersedekah” masker dan alat-alat kesehatan lainnya kepada rakyat.

Artikel Rekomendasi