Konflik Lahan PT WKS dengan Warga Teluk Nilau Mencuat, Ahmad Jahfar: Gantian Saya Saja jadi Bupati

JAMBERITA.COM - Konflik lahan antara warga dengan PT WKS kembali mencuat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pimpinan DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar bahkan sempat beradu argumen dengan Asisten II Setda Pemkab Tanjabbar, H Erwin saat berusaha menampung uneg uneg curhat warga Teluk Nilau yang merasa hak mereka sudah dirampas oleh pihak perusahaan selama bertahun-tahun.

"Pak Erwin, kalau pemkab enggan memediasinya gantian saya saja jadi bupatinya," kata Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar, meminta ketegasan pemkab Tanjabbar di gedung DPRD Tanjabbar, Selasa (3/3/20).

"Sekarang persoalan konflik bukan persolan lahan. Ini seolah ada keberpihakan (pemkab), pak Erwin suruh panggil kelompok tani. Pak Erwin sebagai wakil pemerintah bantu mediasi," lanjut Jahfar.

Senada, anggota Komisi II DPRD Tanjabbar, Syufrayogi Syaiful ikut bersuara.

"Mereka sekonyong konyong menyatakan itu lahan hak mereka semua, saya melihat pak Erwin dalam hal ini seolah cenderung membela pihak PT WKS," timpal politisi golkar ini, melontar kritikan.

Tak terima dirinya disebut berpihak ke pihak perusahaan, H Erwin membantah ia berat sebelah dalam persoalan konflik lahan dengan pihak perusahaan.

"Maaf saya tidak ada kepentingan pak," kata H Erwin, membantah jika dirinya dituding main mata dengan pihak PT WKS.

"Persoaln ini persoalahan lahan pak. Dikuasai empat kelompok tani mereka itu yang mengklaim," sambungnya.

Seperti diketahui, Warga Teluk Nilau merasa sudah dicurangi pihak PT WKS melalui perpanjangan tangan empat kelompok tani menguasai lahan HPL seluas 1000 hektare.

Dari pihak PT WKS Setiadi mengatakan dasar penguasaan lahan HPL oleh empat kelompok tani berdasarkan surat permohonan pola kemitraan.

"Jadi atas dasar surat permohonan dari mereka empat kelompok tani tersebut,' kata Setiadi. (Henky)

Artikel Rekomendasi