SAH: Sakit Tak Mengenal Status Sosial, Pemerintah Harus Hadir Untuk Kesehatan Masyarakat

JAMBERITA.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah berupaya ekstra dalam mencari solusi pendanaan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurutnya, harus ada solusi untuk persoalan BPJS Kesehatan sebagai bukti kehadiran negara pada persoalan mendasar rakyat.

"Negara harus hadir dalam persoalan kesehatan masyarakat, karena sakit itu tidak mengenal status sosial, sehingga harus ada intervensi langsung pemerintah," ungkapnya di Jakarta (27/2) kemarin. 

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi itu, persoalan yang muncul terkait BPJS Kesehatan bukanlah masalah sederhana.

“Masalah defisit BPJS ini permasalahan yang sangat serius mengenai design sistem jaminan sosial kita,” tegasnya.

Namun SAH tak menafikan kemampuan APBN yang terbatas. Sebab, APBN juga mengalami defisit. “Saya sangat menyadari sepenuhnya bagaimana pemerintah mengatasi defisit penerimaan pajak, bagaimana mengatasi defisit APBN. Semuanya dibebankan kepada siapa? Tapi yang jelas bukan rakyat," jelasnya.

Dalam hal ini pemerintah, sarannya harus mencari solusi bagi BPJS Kesehatan di tengah keterbatasan ruang fiskal. Salah satunya, menggenjot penerimaan negara.

Terkait dengan itu Anggota DPR yang dijuluki Bapak Beasiswa itu tersebut juga meminta pemerintah menekan beban pembayaran bunga utang.

“Apabila penerimaan pajak optimal, kemudian beban biaya bunga utang bisa diperkecil, maka kita akan memiliki kemampuan membayar jaminan sosial rakyat," ujarnya.

"Kita dituntut bertanggung jawab secara keseluruhan bahwa kita tidak hanya bicara soal bagaimana membelanjakan (dana APBN), tetapi juga bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara, ini menjadi solusi agar kita bisa mengcover defisit BPJS," tandasnya.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi