Pesan Screenshot KPK Ingatkan Pemprov Jambi Soal Perombakan Pejabat Tersebar



Jumat, 29 November 2019 - 19:25:58 WIB



JAMBERITA.COM - Screenshot pesan KPK kepada eks Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi mengingatkan soal rotasi jabatan beredar luas di media sosial (Medsos) khususnya di pesan WhatsApp.

Pesan screenshot yang tersebar tersebut mengingatkan agar Pemda tidak menyalahi aturan dalam melakukan perombakan pejabat dilingkungan Pemprov Jambi.

"Assalamualaikum wr.wb Pak Heri, saya mengingatkan kembali untuk pemilihan dan promosi jabatan harus sesuai ketentuan yg berlaku, jgn ada yg ada pejabat eselon yg dilantik tidak sesuai ketentuan sebagaimana komitmen Pak gub dan jajaran," tambahnya. "tolong dibatalkan Kl nggak bermasalah di kemudian hari, karena ada dugaan kuat KKN, mohon profesional, kalau terjadi saya minta Sekda dan gub serta kepala bapak bertanggung jawab. Trims," bunyi pesan yang beredar.

Korwil II Sumatera Korsupgah KPK Abdul Haris membenarkan pesan WhatsApp tersebut.

Dirinya melakukan hal tersebut untuk mengingatkan kepada BKD untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi salah satunya masalah terkait management Aparatur Sipil Negera (ASN).

"Rotasi, demosi, promosi dan mutasi jabatan itu ada aturan mainnya, (benar pesan WhatsApp itu-red) arahan saya," ujarnya saat dikonfirmasi Jamberita.com setelah Ia rapat bersama DPRD Provinsi Jambi, Jum'at (29/11/2019).

KPK berharap kepada kepala daerah dalam memilih pejabat itu benar-benar orang yang mempunyai integritas, kompetensi dan profesional agar bisa melaksanakan tata kelola dengan baik maka program akan tercapai.

"Kami tidak bosan bosannya selalu mengingatkan, jadi tidak bisa seperti dulu main copot copot orang, ada aturan mainnya," jelasnya.

Terkait dengan pelantikan, pencopotan dan penurunan jabatan yang baru baru ini, Haris mengatakan jika  ada  yang menyalahi aturan, itu kembali kepada kepala daerah karena mereka sudah berupaya semaksimal mungkin.

"Prinsipnya ya, kalau kita tidak didengar, ya kewenangan kepala daerah, kami kan sudah berupaya semaksimal mungkin, kalau tidak sesuai aturan ya, teman teman lah pahamlah kan," tegasnya.

Lebih lanjut, Haris mengungkapkan apabila bagi para pejabat Pemprov Jambi yang baru baru ini dilantik, nonjob dan turun eselon itu jika tidak menerima bisa saja dilakukan gugatan.

"Kalau mereka mereka yang keberatan, mereka bisa mem-PTUN kan SK itu bisa, ke KASN juga bisa," pungkasnya.(afm)












loading...