17 Rektor PTKIS Jambi Temui Ketua DPRD, Ini Tujuannya

JAMBERITA.COM - Seluruh Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) menemui Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto di ruangannya, Senin (1/10/2019).

Pertemuan seluruh Rektor ini juga didampingi oleh Sekretaris Kopertais Wilayah XIII Jambi, As'ad Isma.

Setelah pertemuan itu, As'ad Isma selaku Sekretaris Kopertais Wilayah XIII Jambi mengatakan, pihaknya menemui Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama 17 Rektor PTKIS untuk bersilaturrahmi dan juga untuk menjalin hubungan baik antara DPRD dan PTKIS yang ada di Jambi.

Karena 17 PTKIS ini sudah hampir mencapai 20 ribu mahasiswa yang ada, dan mereka semua adalah anak jambi yang perlu dibangun SDM nya.

"Kami ingin DPRD bersama kami berkomitmen untuk membangun pendidikan Jambi, karena Pak Edi sendiri adalah orang yang juga bagian dari pendidikan," katanya.

Ia mengatakan, dengan hal itu terjadi, akan berdampak sangat baik kepada kampus dan juga mahasiswa yang kuliah disana.

Selain itu juga perguruan tinggi swasta ini adalah para pejuang, karena harus mencari biaya sendiri. "Karena memang selama ini bantuan itu sudah kosong, terakhir ada bantuan fisik itu ada pada era sebelumnya," katanya lagi.

Ia mencontohkan dengan Jawa Barat yang bantuan nya dari 50 Miliar ditambah menjadi 100 Miliar. Jawa Timur juga melakukan hal serupa dengan angka 150 Miliar. Pihaknya ingin Jambi juga seperti itu, meskipun tidak besar minimal persentasenya ada untuk PTKIS ini. "Harapannya dengan yang baru ini bisa betul-betul menggawangi kemajuan untuk investasi masa depan ini," tutupnya.

Ditempat sama, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, DPRD itu adalah penyambung lidah rakyat termasuk para Rektor ini sendiri karena mereka datang membawa aspirasi. Ditambah juga negara sudah sebutkan tackline SDM Unggul Indonesia Maju, ini menjadi sebuah hal yang mengharuskan kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi.

"Mereka adalah senior saya, guru saya datang untuk memberikan PR kepada saya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di Provinsi Jambi," katanya.

Ia mengatakan, mungkin untuk tahun ini sudah tidak bisa, karena itu semua sudah masuk dalam KUA PPAS, Nota APBD 2020 juga sudah ada. Nanti akan dibicarakan lagi untuk kedepannya. Karena kalau dipaksakan bisa-bisa pihaknya akan berurusan dengan pihak yang berwenang. "Tetap akan kami perhatikan, tetapi untuk 2020 celahnya sudah tidak ada," tandasnya. (am)

Artikel Rekomendasi