JAMBERITA.COM - Paripurna kedua DPRD Provinsi Jambi, Rabu (18/9/2019) kali ini lebih panas daripada paripurna perdana sebelumnya.
Kali ini interupsi yang muncul sangat banyak dari setiap fraksi yang ada. Hanya saja tetap yang dipermasalahkan adalah jumlah Panitia Kerja (Panja) antara PKS yang hanya dapat 1 dan PKB yang dapat 2 orang.
Hal ini dimulai dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPRD, Rocky Chandra mempertanyakan kenapa PKS memasukkan dua nama, padahal sudah disepakati 1 sebelumnya. "Ini kenapa PKS mengajukan 2 nama, jadi mana yang harus diambil," katanya.
Rudi Wijaya selaku anggota Fraksi PKS mengatakan, pihaknya mengajukan 2 nama untuk dimasukkan ke dalam Panja karena setelah mendapatkan penjelasan mengenai aturan Panja tersebut dari Depdagri melalui Sekretariat Dewan.
Dari hasil itu, tidak aturan apapun yang melarang dan membatasi anggota tersebut 15 orang. "Ditambah lagi tidak ada lagi masalah suara dalam hal ini, dan juga didalam SK, kami di urutan lebih atas dari pada PKB. kami minta penjelasan terhadap ini karena kami sama-sama fraksi penuh," sebutnya.
"Kami meminta pertimbangan kepada kawan fraksi mengenai hal ini. Kami merasa di diskriminasi dengan keputusan itu," sambungnya.
Supriyanto yang juga Fraksi PKS menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu adalah dalam forum paripurna tertinggi. Ditambah juga paripurna itu tidak ada undangan yang memang membahas tentang masalah panja. "Ini adalah awal perjalanan yang baik kedepan, dan juga kemarin itu pengambilan keputusan secara terburu buru," sebutnya.
Hapis yang juga fraksi PKS menyebutkan bahwa fraksinya tidak ingin berbenturan dengan PKB. Pihaknya mempertanyakan kenapa ketika meminta dua dibatasi, padahal aturan tidak melarang.
"Ini menjadi persoalan kami, kita mau bersama-sama tidak mau berpisah, makanya kami ingin meminta seperti ini. Bagaimanapun kami tetap kukuh meminta," tegasnya.
Fadli Sundria dari fraksi PAN sendiri sudah memberikan saran bahwa agar ini tidak berlarut-larut, pihaknya usulkan bahwa PKS ditambah 1 dan PDIP juga ditambah 1. Jadi masalah ini bisa segera selesai dengan cepat.
Sapuan Anshori dari Fraksi Restorasi Nurani juga menyampaikan hal yang sama dengan Fadli Sundria. Bahwa terkait permintaan itu agar diterima saja biar semua masalahnya bisa segera diselesaikan. "Jangan ribut lagi kito bahas masalah ini," sebutnya.
Wartono Trian Kusumo dari Fraksi PDIP meminta bahwa anggota panja itu tetap mengacu pada kesepakatan sebelumnya 15 orang. Masalah seperti ini tidak perlu dipersoalkan lagi karena dari awal sudah dibahas.
"Kenapa ini harus dibahas lagi, pimpinan harus ambil kebijakan tegas terhadap hal ini dan seharusnya harus tetap komitmen dengan keputusan awal," sebutnya.
Juwanda dari Fraksi PKB akhirnya bicara terhadap interupsi yang muncul itu. Ia menyebutkan bahwa jika ini terus berlanjut seperti ini, maka tidak akan ada selesainya dan jalan keluar. Dan juga harusnya sudah harus menyepakati apa yang sudah ditetapkan bersama sebelumnya. "Belum lagi masalah tidak ada aturan yang mengatur jumlah panja itu atas dasar dari Depgari. Masalahnya tidak ada keterangan tertulis dari Depdagri sebagai patokan, hanya sebatas lisan saja," ujarnya.
Malahan, Kemas Alfarabi yang juga dari Fraksi PKB menyoroti masalah kenapa SK tersebut PKB berada dibawah PKS. Padahal PKB mendapatkan jumlah suara dari masyarakat lebih banyak daripada PKS.
Dirinya meminta sekretariat dewan untuk menanyakan kepada Depdagri mengapa PKB di SK kan dibawah PKS, padahal suara kami lebih banyak. "Selisih 50 ribu suara kami dari PKS, kenapa kami dibawah PKS," tegasnya sembari disambut tertawa dari anggota DPRD yang lain.
Melihat mulai tidak Jelas, Kamaluddin Havis dari Fraksi PPP Berrkaya malah meminta paripurna ini segera ditutup saja. Karena ia menganggap hal ini adalah masalah internal yang harus diselesaikan lebih dahulu. Ini dirinya sampaikan karena tidak mungkin bisa selesai sekarang melihat yang seperti ini saat ini. "Kita malu, ada tamu (Gubernur) disini hadir dalam paripurna. Yang kita bahas masalah internal," tegasnya.
Akhirnya, Nur Tri Kadarini berbicara dan langsung menyelesaikan perdebatan yang terjadi. Ia bersama anggota fraksi PDIP lainnya akhirnya bersepakat bahwa PDIP yang semula mendapatkan 2 orang perwakilan untuk Panja menarik 1 orang. "Jadi biar anggota tetap 15 dan perdebatan tidak ada lagi," tegasnya.
Melihat hal itu, Ahmad Fauzi Dari Fraksi Demokrat mengapresiasi keputusan yang diambil oleh PDIP. Tetapi menurutnya hal itu tidak pantas, akan lebih baik jika setiap fraksi hanya mengirim satu orang saja untuk anggota panja. "Tidak ada juga aturan yang mengatur, dan itu bisa lebih adil," ujarnya.
Dengan perdebatan panjang itu, diakhiri dengan Fraksi PDIP yang menarik 1 orang anggotanya dan menyerahkan keanggotaan tersebut untuk PKS. Wakil Ketua sendiri mengapresiasi keputusan PDIP menarik 1 anggotanya. "Kami sangat apresiasi PDIP mengambil keputusan ini," sebutnya.
Sebelum ditutup, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengapresiasi apa yang dilakukan. Karena Ketua Fraksi PDIP adalah perempuan, jadi jiwa mengalahnya tinggi. "Ya sudahlah daripada ribut, lebih baik mengalah," sebutnya sembari menutup paripurna.
Panja yang sudah dipilih sebanyak 15 Orang itu akhirnya dipilih Luhut Silaban sebagai Ketua, Wakil Ketua Bustami Yahya, dan Sekretaris Ahmad Fauzi.(*/am)
Ini 4 Calon Pimpinan DPRD Provinsi Jambi Defenitif yang Akan Diajukan ke Mendagri RI
Soal Penunjukkan Pimpinan DPRD Demokrat, Cik Bur: Selain Yang Saya Sebutkan Belum Klir
Ingin Maju Jalur Perseorangan, Ini Prediksi Jumlah Dukungan Untuk Pilkada di Jambi
Sudah Ada Pengantin, Fasha Belum Pastikan Mendaftar di PDI Perjuangan
Jika Golkar Usung Calon Lain, Fasha: Jika Saya Sudah Nyatakan Siap Maju, Pantang Mundur
Tak Diajak Dalam Pertemuan 5 Bupati di Kerinci, Cek Endra: Rakyat yang Menentukan
Gubernur Al Haris Apresiasi Job Fair dan Bazaar UMKM, Dorong Pengurangan Pengangguran

