Angkat Bicara Soal Laporannya di Polres, Hafiz Sebut Tak Pernah DIlibatkan Dalam Keuangan Partai



Jumat, 06 September 2019 - 18:58:13 WIB



JAMBERITA.COM, SAROLANGUN – Kisruh internal di tubuh DPC Demokrat Sarolangun makin panjang. Ahmad Hafiz, Bendaharawan DPC Partai Demokrat Sarolangun  yang melaporkan Sekretaris DPC Muhammad Karim, meminta pihak hukum cepat menuntaskan kasus ini.

Dihubungi tadi siang Jumat (6/9/2019), Ahmad Hafiz membeberkan, bahwa dirinya menjadi pengurus didalam struktur DPC Demokrat Sarolangun sejak tahun 2017. Ia dipercaya sebagai bendahara Partai. Namun, dirinya tidak pernah dilibatkan soal keuangan partai selama ini.

BACA:Diduga Soal Pemalsuan Tanda Tangan, Bendahara Demokrat Sarolangun Lapor ke Polisi

“Semua urusan dana pencairan Parpol ke Bank itu semua Sekjen M Karim yang mengurusnya. Tentunya sesuai perintah dari Ketua DPC. Saya akui saya cuma nama saja di Bendaharawan Parpol, tetapi tidak dilibatkan soal keuangan,”beber Hafiz.

Makanya, dirinya berencana akan menanyakan laporannya kembali ke Polres. “Dan besok saya akan pertanyakan kembali ke pihak hukum bagaimana tindak lanjut kasus yang saya laporkan,”tegasnya.

Bagaimana soal pemberhentian dirinya sebagai Bendahara yang dilontarkan Ketua DPC Demokrat Musharsyah? Hapiz menjawab, bahwa dirinya tidak pernah akan membuka koreng sendiri. Kenapa? Karena dirinya masih sah menjadi bendahara Demokrat.

“Dulu Ketua DPC bang Har membuat surat pemberhentian saya yang ditembuskan ke DPP Demokrat, namun tidak diproses dan tidak ada balasan dari DPP Demokrat, artinya secara struktur dan tertulis saya masih sah sebagai bendahara,”ucapnya. 

“Dan saya tegaskan akan mempertanyakan laporan ini lebih lanjut, kerena saya merasa dirugikan sebagai Bendahara,”tegasnya.

Untuk diketahui, Ahmad Hafiz Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sarolangun, melaporkan Sekretaris DPC Demokrat Sarolangun, Muhammad Karim ke Polres Sarolangun. Persoalannya, Muhammad Karim diduga telah memalsukan tanda tangan didalam laporan keuangan partai.

Dalam laporan tersebut, Ahmad Hafiz mengaku menemukan keganjilan semenjak tugas pengelolaan dan penggunaan laporan keuangan parpol diambil alih Sekretaris DPC Demokrat Sarolangun, Muhammad Karim.

Mulanya memasuki awal tahun 2018, Muhammad Karim mengambil alih tugasnya sebagai bendahara. Dimana jumlah dana bantuan Parpol yang diterima sebesar Rp119.088.468 dari APBD yang diambil dari Kesbangpol Sarolangun.  Selanjutnya, saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK tahun 2018, terdapat temuan sebesar Rp98.688.000 dari laporan yang dibuat oleh saudara Muhammad Karim.

Dari situlah M Karim diduga telah memalsukan tanda tangan dirinya, maka perbuatan itu dianggap telah merugikan.(*/sm)












loading...