Waspada... Karhutla di Jambi Sudah Mencapai 171 Heaktar

JAMBERITA.COM - Terhitung dari sepekan setelah dinaikan status siaga menjadi darurat, kini luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi sudah mencapai 171,40 Hektare.

Itu terdiri dari 27,5 Ha kawasan hutan 16 persen, 143,9 Ha Areal Penggunaan Lain (APL) 84 persen, dan 46,5 Ha Lahan Gambut 3,06 persen, serta 124,9 Ha Lahan Mineral 96,94 persen.

Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah mengatakan apabila status siaga darurat sudah naik artinya sistem bekerjanya sudah sistem komando. Hal ini berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi yakni Komando Satgas Karhutla yang disandang Danrem 042/Gapu.

"Terakhir saya semalam memperoleh laporan dari Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) 20 Ha, dan Muarojambi 10 Ha," ungkapnya saat dijumpai awak media, Selasa (29/7/2019).

Sedangkan untuk hari ini, terang Bayu belum bisa dihitung areal terdampak karenanya masih menunggu proses pendinginan terlebih dahulu.

Itupun tergantung luasan dan sumber airnya. "Sementara masih mengedepankan operasional darat. Sembari tim juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar di daerah-daerah yang dianggap rawan bencana karhutla," katanya.

Sejauh ini hingga sekarang 30 Juli 2019 terdapat 134 desa diseluruh Kab/kota yang dianggap rawan terjadi Karhutla, sementara untuk bantuan helikopter, Bachyuni menyatakan pihaknya telah menyampaikan langsung ke BNPB pusat akan tetapi untuk mendatangkan helikopter tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sebab harus dipelajari dan melalui proses paling cepat 14 hari termasuk izin bisa pilot yang didatangkan dari luar negeri. Kita baru saja mengusulkan ke pusat terhadap pengadaan 3 helikopter yang terdiri dari 1 helikopter water bombing dan 2 helikopter pengawasan," tambahnya.

"Tapi Helikopter ini tidak gampang didatangkan ke Indonesia, paling cepat 14 hari termasuk proses izin terbangnya, visa pilotnya dan sebagainya," ungkapnya.

Bachyuni menyebut jika memang nantinya, dalam waktu 14 hari kedepan ternyata situasi di lapangan tidak mampu diatasi melalui operasional darat, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD Sumatera Selatan (Sumsel) untuk bantuan helikopter.(afm)

Artikel Rekomendasi