Masih Ada Temuan, Pemprov Jambi Kembali Raih WTP 7 Kali Berturut Turut

JAMBERITA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan APBD TA 2018 dan Ini merupakan WTP ke 7 Pemprov Jambi secara berturut-turut.

Akan tetapi, kata Kepala BPK RI Perwakilan Jambi Heri Ridwan selain WTP ada juga beberapa temuan yang dinilai merah dan harus segera ditindaklanjuti selama 60 hari kedepan.

"Untuk tahun ini Provinsi Jambi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengacu pada pertimbangan netralitas termasuk interaksi rencana aksi," paparnya di ruang Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (2/7/2019).

Heri melanjutkan, disamping dinobatkannya WTP ke-7 ini, juga adanya temuan BPK atas kinerja keuangan Pemprov Jambi tahun lalu. Seperti temuan di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi.

"Seperti mekanisme pengawasan internal tunjangan guru yang masih lemah. Kemudian dana Bos yang tidak sesuai ketentuan, dokumen yang belum lengkap atas pembangunan dan ruang kelas secara swakelola," terangnya.

Selain itu Heri juga menyebutkan terdapat catatan pada Dinas PUPR atas pekerjaan jalan dan jembatan yang nilainya sebesar Rp 6,09 Miliar. "Untuk temuan ini kami harap pemprov menindaklanjuti 60 hari kedepan," jelasnya.

Gubernur Jambi Fachrori Umar menyatakan atas nama pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengucapkan terima kasih kepada kepala BPK RI perwakilan Jambi beserta jajarannya yang telah melakukan pemeriksaan tersebut.

"Dapat kita pahami bersama bahwa pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan ini dilakukan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah," ungkapnya.

Oleh karena itu, Fachrori mengajak seluruh jajarannya untuk memaknai hasil pemeriksaan dengan perspektif, sebagai evaluasi untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik dan benar terhadap beberapa kelemahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

"Kepada Inspektur Provinsi Jambi untuk dapat mengkoordinasikan kepada organisasi perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK," tegasnya.

Selanjutnya Fachrori juga menginstruksikan kepada Inspektur Provinsi Jambi untuk melakukan identifikasi terhadap temuan yang berulang dan segera lakukan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah terkait.

"Jadikan momentum ini sebagai salah satu prioritas kegiatan inspektorat sehingga dapat lebih menjamin akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah," ujarnya.

Perkembangan tindak lanjut dan identifikasi atas temuan tersebut agar segera disampaikan secara berkala kepada dirinya."Hal ini saya nilai penting karena manfaat yang diperoleh atas efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas yang diperiksa merupakan 1 indikator penyegaran," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi