JAMBERITA.COM– Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, M.M., yang juga ketua dewan penasehat KADIN Provinsi Jambi mendukung keterlibatan pemasok lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program strategis pemerintah tersebut harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang pangan di daerah.
Dalam hal ini tokoh yang dikenal luas sebagai bapak beasiswa Jambi ini menilai, keterlibatan pemasok lokal merupakan langkah penting untuk membangun hubungan langsung antara program pemenuhan gizi masyarakat dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Kebutuhan bahan pangan dapur MBG seperti beras, sayuran, buah-buahan, telur, ikan, daging, dan berbagai komoditas lainnya dapat menjadi peluang pasar yang berkelanjutan bagi hasil produksi masyarakat Jambi.
"Program MBG jangan hanya dilihat sebagai program penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak. Lebih dari itu, program ini harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Petani lokal harus mendapatkan kesempatan untuk memasok kebutuhan dapur MBG sehingga hasil pertanian mereka memiliki pasar yang jelas," ujar SAH.
Ia menjelaskan, selama ini salah satu persoalan yang dihadapi petani adalah kepastian pasar dan stabilitas harga hasil produksi. Melalui keterlibatan pemasok lokal, rantai distribusi pangan diharapkan menjadi lebih pendek, efisien, dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik kepada produsen.
Menurutnya, HKTI Provinsi Jambi memandang program MBG sebagai peluang untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara pengelola dapur MBG, pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, gabungan kelompok tani (Gapoktan), peternak, dan pelaku usaha pangan.
SAH juga menekankan pentingnya membangun pola kemitraan yang terencana. Pengelola dapur MBG perlu menyampaikan kebutuhan bahan pangan secara berkala agar petani dapat menyesuaikan pola tanam, jumlah produksi, dan jadwal panen dengan kebutuhan pasar.
"Dengan perencanaan yang baik, petani tidak lagi hanya memproduksi kemudian mencari pembeli. Mereka bisa mengetahui kebutuhan pasar, jenis komoditas yang diperlukan, standar kualitas, serta jadwal pengiriman. Ini akan membantu menciptakan kepastian usaha bagi petani," jelasnya.
Selain itu, SAH mengingatkan bahwa keterlibatan pemasok lokal harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan memenuhi standar kualitas serta keamanan pangan. Harga pembelian juga perlu memperhatikan kewajaran sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara dapur MBG tetap dapat menyediakan makanan bergizi dengan harga yang efisien.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam memetakan potensi produksi pertanian di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Dengan demikian, kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi secara bertahap melalui potensi produksi wilayah masing-masing.
“Jangan sampai daerah memiliki petani yang menghasilkan beras, sayuran, telur, ikan, dan komoditas pangan lainnya, tetapi kebutuhan dapur MBG justru lebih banyak dipenuhi dari luar daerah. Potensi lokal harus diberi ruang dan kesempatan untuk berkembang,” tegasnya.
Bagi SAH, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
“Ketika anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, peternak memperoleh kepastian permintaan, dan UMKM ikut tumbuh, maka manfaat program MBG akan terasa lebih luas. Inilah semangat ekonomi kerakyatan yang harus kita dorong bersama,” tutupnya.(*)
SAH Dukung Pemasok Lokal Terlibat Program Dapur MBG, Petani Jambi Jadi Bagian Rantai Pasok Pangan
Rektor UBR Dr Filius Chandra Aklamasi Pimpin Gebu Minang Jambi 2026 - 2031
Ahli Hukum Pidana Dr. Rahman Soroti Batas Kewenangan Penyidik dalam Penyitaan di PN Sarolangun
SAH Ingatkan Bahaya Fitnah, Jangan Rusak Kehormatan Sufmi Dasco Ahmad
SAH Minta DPC Gerindra Perkuat Konsolidasi Akar Rumput hingga Desa dan Dusun
Walk Out dari Banggar, Sapuan Ansori Buka Opsi Laporkan Polemik Rp25 Miliar ke APH!
Danrem 042/Gapu Hadiri Penertiban Kawasan Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah



