Seminar Nasional FH UNJA Soroti Hukum, Adat dan Pembangunan

JAMBERITA.COM - Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call for Paper Tahun 2026 dengan tema “Hukum, Adat, dan Pembangunan Berkelanjutan”. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Oktober 2026, bertempat di Auditorium Gedung Unifac Lantai 1 UNJA Mendalo.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rektor UNJA, Helmi., beserta jajaran, Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Dekan Fakultas Hukum UNJA, Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., beserta jajaran, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Dr. Kamil, S.H., M.H., perwakilan Kejaksaan Tinggi Jambi, perwakilan instansi vertikal, guru besar, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum UNJA, serta peserta Seminar Nasional dan Call for Paper.

Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat, yakni Tubagus Ajie Rahmansyah, S.Hut., M.S.E., M.Sc., Kepala Balai Perhutanan Sosial Kampar, Kementerian Kehutanan RI; Prof. Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si., Rektor Universitas Bangka Belitung; Prof. Dr. Imamulhadi, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran; Dr. Rosmidah, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum UNJA serta Dodi Kussapriadi, Penggiat Masyarakat Hukum Adat Serampas, Merangin.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH UNJA), Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., menilai tema “Hukum, Adat, dan Pembangunan Berkelanjutan” relevan dengan dinamika pembangunan di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, pembangunan tidak terlepas dari dua kepentingan, yakni mempertahankan tatanan yang sudah ada melalui konservasi serta mendorong pembaruan melalui modernisasi. Dalam kondisi tersebut, hukum memiliki peran penting sebagai jembatan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai dan kebutuhan pembangunan.

“Hukum diharapkan tampil untuk menengahi antara kepentingan konservasi dan modernisasi, serta kepentingan ekonomi dan ekologi,” jelas Prof. Hartati.

Ia juga menyoroti persoalan kabut asap yang terjadi di Jambi dan sejumlah wilayah di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan hukum, adat, dan arah pembangunan berkelanjutan. Karena itu, pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Prof. Hartati berharap seminar nasional dan Call for Paper tersebut tidak berhenti pada wacana, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi akademik yang bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Jambi maupun pemerintah pusat

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., mengapresiasi pelaksanaan Seminar Nasional dan Call for Paper Fakultas Hukum UNJA Tahun 2026 sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Menurutnya, seminar nasional menjadi salah satu wujud kontribusi perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai berbagai isu strategis dalam perkembangan hukum di Indonesia, termasuk hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, Jambi memiliki keragaman budaya dan masyarakat adat dengan nilai serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai tersebut tidak hanya menjadi bagian dari identitas masyarakat, tetapi juga merupakan modal sosial yang perlu dijaga dan dikembangkan.

“Jambi memiliki keragaman budaya dan masyarakat adat dengan berbagai nilai serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari identitas masyarakat sekaligus menjadi modal sosial yang perlu kita jaga dan kembangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan masyarakat adat dan lembaga adat memiliki posisi penting dalam menjaga ketenteraman, keamanan, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, penyelesaian berbagai persoalan perlu mengedepankan dialog, musyawarah, mediasi, dan kesepakatan yang berkeadilan.

Lebih lanjut, Abdullah Sani menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sosial dan budaya, serta pelestarian lingkungan.

“Pembangunan harus dilaksanakan secara seimbang antara kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sosial, dan pelestarian lingkungan,” tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Fakultas Hukum UNJA diharapkan dapat berkontribusi dalam menghasilkan gagasan dan rekomendasi akademik yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hukum, kearifan lokal, serta keberadaan masyarakat adat. ( Silvi )

Selengkapnya : www.unja.ac.id

Artikel Rekomendasi