SAH Minta Anggota DPRD Gerindra Kawal Program Pro Rakyat dan Kebijakan Pemerintah Pusat

JAMBERITA.COM– Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, meminta seluruh anggota DPRD dari Partai Gerindra, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk semakin aktif mengawal program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pesan tersebut disampaikan tokoh yang dikenal sebagai bapak beasiswa Jambi itu sebagai bagian dari konsolidasi internal Partai Gerindra di Provinsi Jambi, sekaligus memastikan perjuangan politik kader di lembaga legislatif berjalan searah dengan visi besar partai dan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut SAH, keberadaan kader Gerindra di DPRD bukan hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, tetapi juga menjadi ujung tombak perjuangan partai dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Anggota DPRD Gerindra harus hadir sebagai wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan dan anggaran harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat dan menjawab persoalan rakyat," ujar SAH.

Ia menegaskan, anggota DPRD Gerindra harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap program-program pro rakyat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, penciptaan lapangan kerja, infrastruktur serta penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, SAH juga meminta kader Gerindra di parlemen daerah untuk memberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting agar berbagai program nasional dapat diterjemahkan secara efektif di daerah dan manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.

"Jangan sampai ada jarak antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah. Anggota DPRD Gerindra harus menjadi bagian dari mata rantai perjuangan untuk memastikan program Presiden Prabowo berjalan sampai ke masyarakat," tegasnya.

SAH mengatakan, dukungan tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi kritis DPRD. Sebaliknya, kader Gerindra tetap harus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar program pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota DPRD Gerindra agar tidak kehilangan sensitivitas terhadap persoalan masyarakat. Aspirasi yang muncul dari konstituen harus menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran di masing-masing daerah.

"Politik Gerindra adalah politik yang bekerja. Karena itu, kader di DPRD harus turun melihat persoalan masyarakat, menyerap aspirasi dan kemudian memperjuangkannya melalui kewenangan yang dimiliki," katanya.

SAH menambahkan, kekuatan Gerindra di daerah tidak hanya diukur dari jumlah kursi di DPRD, tetapi dari kemampuan kader dalam memberikan solusi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh anggota DPRD Gerindra di Provinsi Jambi, termasuk DPRD kabupaten dan kota, menjaga soliditas, memperkuat koordinasi dengan struktur partai serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah.

"Kita ingin Gerindra semakin dirasakan kehadirannya oleh rakyat. Ukurannya sederhana, apakah masyarakat merasakan manfaat dari perjuangan kader Gerindra atau tidak," pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi