Kualitas Udara Memburuk, DPRD Minta Pemprov Jambi Liburkan Sekolah

JAMBERITA.COM - DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Provinsi Jambi agar menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota meliburkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Langkah ini mendesak dilakukan bagi kawasan yang memiliki Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Kami sudah berkoordinasi dan merekomendasikan kepada Gubernur agar bersurat kepada bupati/wali kota yang wilayahnya tergolong tidak sehat untuk meliburkan sekolah sementara waktu, sambil memantau perkembangan situasi," kata Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah, Selasa (25/8/2026).

Hafiz mengungkapkan, data pantauan pada Senin (24/8) mencatat ISPU di Kota Jambi dan sekitarnya untuk parameter PM2.5 sempat menyentuh angka 210 atau berada pada kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, berdasarkan pemantauan via aplikasi ISPUnet pada Selasa (25/8) pagi, parameter PM2.5 Kota Jambi berada di angka 142 (tidak sehat) dan Kabupaten Muaro Jambi mencapai 187 (tidak sehat).

Prakirawan BMKG Jambi M. Randy Herdyansyah menjelaskan, penumpukan kabut asap di wilayah Jambi terjadi akibat kiriman dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Lampung yang terbawa angin dari arah tenggara ke selatan. Meski demikian, asap dari titik kebakaran lokal di Jambi juga memperparah kondisi udara hingga menyebar ke wilayah utara seperti Pekanbaru.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat total luasan karhutla dari 1 Januari hingga 19 Agustus 2026 telah mencapai 658,29 hektare.

Berikut sebaran luas lahan terbakar di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, Muaro Jambi: 264,78 hektare, Sarolangun: 143,61 hektare, Batang Hari: 95,35 hektare, Tanjung Jabung Barat: 58,10 hektare, Tebo: 39,26 hektare, Tanjung Jabung Timur: 32,71 hektare, Bungo: 14,00 hektare dan Merangin: 10,30 hektare.

DPRD Provinsi Jambi berjanji akan terus mengawasi perkembangan kualitas udara dan mendesak evaluasi kebijakan secara berkala demi melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.(afm)

Artikel Rekomendasi