Dorong Kebijakan Publik Berbasis Bukti, Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti Policy Talks Kemenkum Jogja

JAMBERITA.COM- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan dengan tema “Strategi Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (15/6).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi.

Forum Komunikasi Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Policy Talks 2026 yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di wilayah. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta.

Dalam laporannya, disampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas Analis Kebijakan, khususnya dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berbasis data dan bukti.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang lebih terarah, adaptif, dan mampu menjawab berbagai persoalan di daerah.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi pertama oleh Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si. dengan materi “Refreshing Analisis Kebijakan Publik”. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemerintah, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan regulasi sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Selain itu, kebijakan publik perlu dipahami dari sisi content dan context, sehingga proses analisis kebijakan tidak hanya melihat substansi kebijakan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, politik, kelembagaan, serta kebutuhan masyarakat yang melatarbelakanginya.

Paparan kedua disampaikan oleh Widhi Novianto, S.Sos., M.Si. dengan materi “Pengantar Analisis Kebijakan”. Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebijakan tidak boleh disusun secara asal-asalan, karena kebijakan yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak sistemik, baik terhadap masyarakat, kelembagaan, maupun pelaksanaan pembangunan di daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan penguatan pemahaman mengenai pentingnya analisis kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih berkualitas. Analis Kebijakan diharapkan mampu berperan tidak hanya sebagai penyusun kajian, tetapi juga sebagai penghubung antara data, permasalahan publik, dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Forum ini ditutup dengan penyampaian kesimpulan bahwa penguatan Analis Kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, pemanfaatan data, serta penguatan budaya kebijakan berbasis bukti.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kualitas kebijakan publik di wilayah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pelaksanaan fungsi analisis kebijakan yang responsif, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.(*)

Artikel Rekomendasi