Mengelola Sampah di Kota Jambi: Saatnya Beralih dari Angkut-Buang ke Kelola dan Kurangi

Oleh: Dr. Pahrudin HM, MA*

 

 

Banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Jambi, masih menghadapi masalah sampah. Volume sampah yang dihasilkan setiap hari terus meningkat seiring perkembangan populasi, aktivitas ekonomi, dan gaya konsumsi masyarakat. Menurut data tahun 2025, timbulan sampah di Kota Jambi sebanyak 443,56 ton per hari atau 161.897,58 ton per tahun. Kapasitas pengelolaan sampah di sisi lain, seringkali tidak berkembang dengan cepat laju produksi sampah itu sendiri. Oleh karena itu, sampah bukan hanya masalah kebersihan; itu juga merupakan masalah kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan perkotaan.

Di banyak tempat, pendekatan kumpul-angkut-buang atau kumpul-angkut-buang masih menjadi paradigma utama dalam pengelolaan sampah. Kemungkinan banyak sampah yang berhasil diangkut ke TPA adalah indikator utama keberhasilan pemerintah. Padahal, menurut perspektif Analisis Kebijakan Prof. David Weimer dan Prof. Aidan Vining, ukuran keberhasilan kebijakan publik terletak pada kemampuan untuk mengatasi bukan hanya masalah gejala tetapi juga penyebab utama masalah tersebut.

Keterbatasan armada pengangkut atau perlindungan tempat penampungan sementara bukanlah masalah utama di Kota Jambi. Masalah yang lebih mendasar adalah tingginya jumlah sampah yang dihasilkan dari sumbernya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah. Selama sampah dianggap sebagai barang buangan yang tidak memiliki nilai ekonomi, volume sampah yang masuk ke TPA akan terus meningkat.

Pendekatan Weimer-Vining menyatakan bahwa kebijakan evaluasi didasarkan pada efisiensi, efektivitas, keadilan, dan kelayakan implementasinya. Strategi peningkatan armada pengangkut sampah dapat menghasilkan hasil cepat dalam jangka pendek, namun tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan jika diterapkan berdasarkan ukuran tersebut. Pemerintah hanya akan mengejar peningkatan sampah tanpa pernah bisa menghentikannya.

Oleh karena itu, inovasi Walikota Jambi Dr. Maulana layak diapresiasi. Penutupan TPS-TPS pinggir jalan dan pengalihan ke depo-depo sampah resmi adalah cara Walikota Jambi mengubah perspektif dari "mengelola sampah di hilir" menjadi "mengurangi sampah dari hulu". Melalui sistem jemput sampah berbayar di RT-RT menggunakan kendaraan bermotor roda tiga, Walikota Jambi hendak menyadarkan warga bahwa sampah harus diolah di hulunya (rumah tangga). Sementara itu, pengembangan bank sampah berbasis masyarakat dan program peningkatan 3R (Reduksi, Reuse, Recycle) merupakan alat yang paling relevan. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa ketika bank sampah memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat, kesadaran untuk memilah dan mendaur ulang sampah meningkat. Sampah saat ini dianggap sebagai sumber daya yang mempunyai nilai tambahan daripada masalah.

Selain itu, pemerintah daerah harus membangun sistem pengelolaan sampah yang melibatkan komunitas, sekolah, perguruan tinggi, bisnis, dan masyarakat. Kebijakan publik yang efektif tidak mungkin dicapai hanya melalui metode birokratis. Diperlukan kolaborasi yang mampu mengubah perilaku sosial secara kolektif.

Di era digital saat ini, inovasi bisa menjadi bagian dari solusi. Aplikasi pelaporan sampah, sistem pemantauan armada secara real-time, dan bank data sampah dapat meningkatkan layanan dan meningkatkan partisipasi warga. Meskipun teknologi tidak dapat menyadarkan masyarakat, teknologi dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan.

Pada akhirnya, masalah sampah berfungsi sebagai representasi dari cara sebuah kota mengendalikan masa depan. Kota yang dapat mengurangi sampah dari sumbernya akan memiliki lingkungan yang lebih sehat, biaya pengelolaan yang lebih efisien, dan masyarakat yang lebih baik. Kota Jambi memiliki dorongan untuk melakukan perubahan tersebut. Pilihan kebijakan tidak lagi menjadi masalah; Yang lebih penting adalah keberanian semua pihak untuk melepaskan kebiasaan lama dan membangun budaya baru yang lebih ramah lingkungan. Kota-kota maju tidak mampu membuang sampah lebih banyak; mereka mampu menghasilkan sampah lebih sedikit.(*)

 

Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)

Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel

Artikel Rekomendasi