Optimis Target Tercapai! Inspektorat Desak OPD Pemprov Jambi Kooperatif Tindaklanjuti Temuan BPK

JAMBERITA.COM - Inspektur Daerah Provinsi Jambi, Agus Herianto, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bersikap kooperatif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dilakukan guna mengejar target nasional dan memastikan keselarasan laporan keuangan daerah.

Saat ini, progres tindak lanjut rekomendasi BPK telah mencapai 77 persen, hanya terpaut 3 persen dari target minimal yang dipatok. Agus menyatakan optimisme bahwa angka tersebut akan segera menembus 80 persen seiring dengan proses tindak lanjut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepala Daerah yang sedang berjalan.

"Angka sudah mendekati 80 persen, optimis lah kita sesuai target nasional. Rasanya tidak begitu susah asalkan kawan-kawan OPD kooperatif," ungkap Agus Herianto, Kamis (6/5/2026).

Menurut Agus, pihak BPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan. Inspektorat pun bergerak paralel dengan menyisir seluruh proses tindak lanjut agar dokumen yang diserahkan sejalan dengan fakta di lapangan. Penyelesaian rekomendasi ini menjadi krusial karena menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sebelumnya, Pansus I DPRD Provinsi Jambi memberikan catatan dalam laporan LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025. Meski mendesak OPD untuk lebih patuh, DPRD mencatat beberapa capaian Inspektorat yang sebenarnya telah melampaui target, di antaranya:

Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat mencapai 87,10% (Target: 85,60%), Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 75,31% (Target: 73%) dan Skor SPIP berada di angka 3,187 (Target: 3,085).

Namun, di balik capaian tersebut, DPRD memberikan rapor merah pada aspek pencegahan dini. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Jambi justru mengalami penurunan ke angka 2,32 dari target 3,04 (hanya tercapai 76,31%).

Penurunan ini menjadi sorotan serius lantaran menunjukkan adanya pelemahan pada kapasitas pengawasan internal. Inspektorat diharapkan tidak hanya fokus pada penyelesaian temuan administratif, tetapi juga memperkuat fungsi deteksi dini agar kebocoran anggaran atau kesalahan prosedur dapat diminimalisir sejak awal.(afm)

Artikel Rekomendasi