Antisipasi Efek Domino Harga LPG 12 Kg, DPRD Jambi Desak Pengawasan Ketat Distribusi Gas Subsidi

Kamis, 23 April 2026 - 11:39:20 WIB

JAMBERITA.COM - Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram (LPG 12 kg) memicu kekhawatiran serius dari DPRD Provinsi Jambi. Kenaikan ini dinilai berpotensi memberikan tekanan ekonomi besar bagi kelompok menengah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jambi.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, memperingatkan adanya risiko "efek domino" yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Ia menekankan bahwa meskipun statusnya nonsubsidi, dampaknya tetap terasa langsung pada biaya hidup masyarakat.

"Meskipun ini kategori nonsubsidi, pengguna utamanya adalah masyarakat menengah dan pelaku usaha kecil. Jika terus naik, ini akan menambah beban biaya hidup di tengah kondisi harga pangan yang fluktuatif," ujar Ivan, Kamis (23/4/2026).

Salah satu poin krusial yang disoroti legislatif adalah potensi pergeseran konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg bersubsidi. Ivan menilai disparitas harga yang lebar dapat memicu masyarakat beralih menggunakan gas "melon", yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin.

"Ini berbahaya jika tidak dikendalikan, karena bisa mengganggu ketersediaan gas subsidi. Kita minta pengawasan distribusi ditingkatkan agar tetap tepat sasaran," tegasnya.

DPRD juga meminta aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan di lapangan guna mencegah praktik ilegal seperti pengoplosan gas elpiji yang kerap muncul saat terjadi kenaikan harga.

Sebagai langkah konkret, DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemerintah Daerah dan Pertamina untuk segera mengambil tindakan strategis guna menjaga stabilitas pasokan. Ivan menyarankan pelaksanaan operasi pasar jika ditemukan gejolak harga yang tidak wajar di tingkat pangkalan maupun pengecer.

Selain itu, ia meminta transparansi kepada publik mengenai alasan kenaikan harga tersebut, apakah dipengaruhi oleh harga kontrak dunia (CP Aramco) atau kendala logistik. "Pemerintah perlu memikirkan skema bantuan atau insentif bagi UMKM, khususnya sektor kuliner. Jangan sampai mereka terpaksa menaikkan harga jual yang akhirnya membebani masyarakat luas dan memicu inflasi daerah," jelasnya.

Dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas sektor, DPRD berharap stabilitas ekonomi di Provinsi Jambi tetap terjaga di tengah dinamika harga energi global.(afm)