JAMBERITA.COM- Lonjakan harga plastik nasional sejak akhir Maret 2026 mulai menimbulkan efek berantai terhadap harga barang kebutuhan sehari-hari. Kenaikan bahan baku plastik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah global akibat konflik di Timur Tengah membuat biaya kemasan melonjak tajam, mulai dari kantong kresek, standing pouch, botol, hingga wadah makanan sekali pakai.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu gelombang baru inflasi pasca-Lebaran karena hampir seluruh sektor usaha bergantung pada plastik sebagai
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi (4/4) menilai lonjakan harga plastik hingga 50 persen sejak akhir Maret 2026 menjadi ancaman serius bagi inflasi pangan dan daya beli masyarakat, terutama pasca-Lebaran.
Menurutnya, kenaikan harga plastik bukan sekadar persoalan bahan kemasan, tetapi telah menjalar ke hampir seluruh rantai ekonomi, mulai dari UMKM, pedagang pasar, industri makanan-minuman, jasa laundry, hingga distribusi hasil pertanian.
“Kalau harga plastik naik 30 sampai 50 persen, dampaknya tidak berhenti di pedagang plastik saja. Semua barang yang menggunakan kemasan akan ikut naik. Makanan, minuman, kantong sampah, botol air mineral, standing pouch, gelas plastik, sampai wadah makanan siap saji akan terdorong naik,” ujar Noviardi.
Ia menjelaskan, plastik menjadi komponen penting dalam biaya produksi dan distribusi. Ketika harga bahan baku seperti polipropilena melonjak, pelaku usaha kecil tidak punya banyak pilihan selain menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk.
“UMKM paling tertekan karena margin mereka tipis. Banyak yang tidak bisa langsung menaikkan harga karena takut kehilangan pembeli. Akibatnya mereka mengurangi isi, memperkecil ukuran kemasan, atau menunda produksi,” katanya.
Noviardi menilai situasi ini lebih berbahaya dibanding kenaikan harga BBM biasa, karena dampaknya menyebar ke banyak sektor sekaligus. Menurut dia, biaya kemasan yang naik 30-50 persen bisa mendorong kenaikan harga barang konsumsi harian sebesar 5-15 persen dalam waktu singkat.
Ia juga menyoroti pedagang pasar yang mulai membatasi stok plastik untuk menghindari kerugian, sehingga pasokan menjadi terganggu. Di sisi lain, sektor distribusi pangan juga terkena tekanan karena biaya energi dan kemasan naik bersamaan.
“Kalau plastik mahal, biaya pasca-panen ikut naik. Sayur, buah, daging, ikan, semuanya butuh kemasan dan distribusi. Jadi efek akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat di pasar,” ujarnya.
Noviardi menilai pemerintah tidak cukup hanya mencari pemasok baru bahan baku plastik dari luar negeri. Ia meminta ada langkah cepat berupa subsidi industri, insentif fiskal, atau relaksasi impor bahan baku agar lonjakan harga tidak makin membebani masyarakat.
“Kalau pemerintah lambat, maka inflasi pasca-Lebaran bisa lebih tinggi. Bukan hanya karena pangan naik, tetapi karena biaya kemasan ikut mengerek seluruh harga barang konsumsi,” katanya.
Ia menambahkan, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik menunjukkan lemahnya struktur industri petrokimia nasional. Saat ini sekitar 60 persen bahan baku plastik masih impor, sehingga setiap gangguan global langsung berdampak ke dalam negeri.
Badan Pusat Statistik mencatat impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai US$873,2 juta atau sekitar Rp14,84 triliun pada Februari 2026. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak pasokan global dan kenaikan harga minyak dunia.
Menko Pangan Zulkifli Hasan juga mengakui lonjakan harga plastik dirasakan hampir seluruh pedagang dan menyebut kenaikannya “nggak kira-kira” secara nasional.(*)
Gubernur Jambi dan Dilema Fiskal: Saat UU HKPD Diabaikan, Rakyat Dikorbankan
BAP Bukan Alat Propaganda: Penyebar Bisa Dilaporkan Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
Pelantikan Ketua RT dan Problem Hierarki Hukum: Catatan Kritis atas Perwal Nomor 6 Tahun 2025
Tiga Skandal, Satu Pola: Bank Jambi yang Tidak Pernah Menyembuhkan Penyebab Akarnya
UNJA - BKKBN Jambi Kembali Teken MoU : Kerjasama Tanpa Implementasi Tidak Ada NIlainya!



