Tingkatkan Transparansi, Kanwil Kemenkum Jambi Dorong Penguatan Dokumentasi Hukum KPU

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi secara resmi menerima kunjungan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Rabu (18/02/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyusunan produk hukum serta optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan penyelenggara pemilu.

Acara yang berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Jambi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Jonson Siagian, didampingi Kadiv Yankum Diana Yuli Astuti dan jajaran.

Sementara dari pihak KPU Provinsi Jambi, hadir Ketua KPU Iron Syahroni beserta jajaran teknis terkait. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni, menekankan bahwa sinergi dengan Kemenkumham sangat krusial untuk memastikan setiap regulasi yang diterbitkan KPU memiliki dasar hukum yang kuat dan terdokumentasi dengan baik.

“Kolaborasi ini penting agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas, tertib administrasi, serta mudah diakses publik melalui platform JDIH,” tegas Iron.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan pendampingan hukum, khususnya terkait harmonisasi regulasi. Menurutnya, dokumentasi hukum yang baik adalah cermin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kami siap mendukung penguatan kualitas produk hukum dan pengelolaan JDIH. Tujuannya agar informasi hukum dapat tersaji secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas,” ujar Jonson.

Pertemuan dilanjutkan dengan sesi pemaparan teknis dari tim KPU Provinsi Jambi mengenai alur penyusunan regulasi internal. Diskusi mendalam juga dilakukan bersama Subkoordinator JDIH dan Bantuan Hukum serta operator JDIH Kanwil Kemenkum Jambi untuk membedah kendala digitalisasi dokumen hukum.

Melalui koordinasi ini, kedua instansi sepakat untuk memperkuat komitmen dalam memastikan regulasi pemilu tidak tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi. Meningkatkan ketersediaan dokumen hukum digital yang valid bagi masyarakat dan mempermudah akses publik terhadap kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemilu di Jambi.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolaborasi kelembagaan yang lebih solid di masa depan.(afm)

Artikel Rekomendasi