JAMBERITA.COM - Wakil Ketua (Waka) I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata (IW) menghadapi hujan keluhan dari konstituennya saat menggelar reses dititik terakhir Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jum'at (5/12/2025).
Kunjungan politik ini diwarnai dengan sorotan tajam dari masyarakat terkait buruknya layanan kesehatan Puskesmas Muaro Kumpeh dan dugaan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran.
Dalam sesi dialog dengan warga, isu krusial yang mencuat adalah mengenai kualitas dan akses layanan kesehatan. Sejumlah warga Desa Pudak secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka terhadap operasional Puskesmas Muaro Kumpeh.
"Layanan kesehatan di Puskesmas sering dikeluhkan. Kami berharap Bapak Ivan Wirata bisa membawa masalah ini ke tingkat provinsi agar ada perbaikan, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis," ujar salah seorang perwakilan warga yang enggan disebut namanya.
Masyarakat menyoroti perlunya peningkatan fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan obat yang memadai agar warga tidak perlu jauh-jauh ke Kota Jambi untuk mendapatkan penanganan medis yang serius.
Isu sensitif lainnya yang diungkapkan warga adalah mengenai penyaluran program bantuan sosial, termasuk Bansos dan PKH. Warga menuding bahwa data penerima bantuan sosial di desa tersebut tidak pernah diperbarui secara transparan, sehingga bantuan yang seharusnya ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan, justru berputar di kalangan penerima yang sama.
"Izin pak kami mau bertanya, mohon maaf, Bansos dan PKH itu kenapa yang dapat 'orang-orang itu saja, tolong penjelasannya," kata seorang perempuan yang juga hadir dalam agenda reses tersebut, tampak dihadiri langsung oleh Kepala Desa setempat, yakni Datuk Minto.
Selanjutnya, seorang warga juga mempertanyakan kesepertaan BPJS nya ditanggung oleh Pemerintah, akan tetapi anaknya tidak termasuk. Untuk itu melalui reses tersebut Ia berharap, anaknya yang menjadi peserta mandiri tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah.
Dari keluhan tersebut, dapat digambarkan bahwa data penerima tidak pernah di- update, padahal banyak warga miskin baru yang seharusnya berhak, sehingga persoalan ini diharapkan dapat diaudit. Pasalnya, dugaan 'tebang pilih' ini menimbulkan kecemburuan sosial dan dianggap mencederai asas keadilan dalam penyaluran bantuan pemerintah.
Menanggapi keluhan tersebut, Ivan Wirata menyatakan bahwa ia telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Desa Pudak. Ia mengakui bahwa isu layanan kesehatan dan distribusi Bansos yang tidak merata merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dicarikan solusinya.
"Semua keluhan, terutama yang berkaitan dengan layanan Puskesmas Muaro Kumpeh dan dugaan penyaluran Bansos, akan kami bawa dan bahas di DPRD Provinsi Jambi. Ini adalah tanggung jawab politik kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya, baik itu kesehatan maupun bantuan sosial," ujar Ivan Wirata di hadapan warga.
Ivan berjanji akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan dinas terkait di Provinsi Jambi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima PKH/Bansos dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Puskesmas.
"Untuk persoalan bpjs tadi, nanti coba kirim data nya ke staf saya tadi ya, coba nanti kita telusuri ke dinas terkait," ujar Ivan dihadapan warga tersebut.(afm)
Hati-hati, Kanwil Kemenkum Jambi Perkuat Peran PPNS Garap Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Kanwil Kemenkum Jambi Serahkan Sertifikat Merek Kolektif kepada UMKM Binaan PTPN IV
Tak Terduga Kerasnya! Ini Pesan Mendalam Hadiah Bibit Pohon Megawati di Konferda PDI-P Jambi
Struktur Pengurus DPD PDI-P Jambi & Komitmen, Siap Turun ke Polosok - Loyalis 'Bukan Kaleng-kaleng'
SAH ungkap Banjir Sumatera Mengajarkan Pentingnya Program Ketahanan Pangan Prabowo Subianto


Hesti Haris Ajak Generasi Muda Melek Finansial: Investasi Cerdas, Tolak Keuangan Ilegal


