Pejabat PUPR Provinsi Jambi Ikut Tidur ke Dusun, Telusuri Harapan di Tengah Kawasan Kumuh

JAMBERITA.COM - Pejabat Dinas PUPR Provinsi Jambi turut turun ke desa terpencil bersama Gubenur Jambi Al Haris dalam program Perjalanan Pejabat Tidur di Dusun (Partisun) untuk mengetahui kondisi dan infrastruktur yang perlu penanganan. 

Tidak hanya persoalan infrastruktur jalan, akan tetapi Al Haris juga membawa Kepala Dinas PUPR bersama Kabid Perumahan Kawasan Pemukiman Ariesto Harun Wijaya sesuai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program bedah rumah Pro Jambi Tangguh 2025.

Dimana dalam perjalanannya di Kerinci - Sungai Penuh, Ariesto Harun Wijaya bersama rombongan juga menelusuri wilayah tersebut dengan menyambangi beberapa rumah tidak layak huni yang bertemakan "Giat Bedah Rumah Pro Jambi Tangguh Menelusuri Harapan di Tengah Kawasan Kumuh".

Menurut Harun, program bedah rumah Pro Jambi Tangguh kembali bergerak, kali ini menyasar kawasan kumuh di wilayah kewenangan Provinsi Jambi seluas 10 hingga 15 hektar. Dalam kunjungan langsung ke lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sungai Ning, Kecamatan Bungkal, Kota Sungai Penuh.

Tim gabungan yang terdiri dari Kabid Permukiman Kota Sungai Penuh, Perangkat Desa, dan Tim Teknis Provinsi Jambi menyusuri lorong-lorong sempit dan rumah-rumah reyot yang menjadi saksi bisu ketimpangan kesejahteraan.

"Hasil komparasi antara data lapangan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) justru menunjukkan ironi besar, banyak rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan tidak tercatat dalam DTKS. Data resmi pemerintah yang semestinya menjadi acuan utama untuk program bantuan justru tak mampu merepresentasikan kondisi ril masyarakat. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius akan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan," katanya.

Harun mengungkapkan, rumah warga miskin yang tidak layak huni, justru tidak terdata di DTKS. "Ini sangat bertolak belakang dengan semangat pemerataan dan keadilan sosial," sesalnya.

Kunjungan tersebut bukan hanya survei biasa, melainkan menjadi momen penting dalam proses verifikasi faktual, di mana pengalaman dan temuan lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat. Harun tampak memberikan arahan langsung kepada PW/KPW agar tidak menerima data mentah begitu saja. 

"Verifikasi dan investigasi nyata di lapangan menjadi langkah penting untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas program," jelasnya.

Harun juga menyampaikan pentingnya sinergi antara semua pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Permukiman, Perangkat Desa, RT. Koordinasi yang solid akan memperkuat kesiapan program dan menentukan keberhasilan implementasinya, sekaligus meminimalisir kesenjangan sosial akibat data yang tidak valid.

"Pemenuhan rumah layak huni adalah bagian dari hak dasar warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, negara wajib hadir, memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang layak dan bermartabat," harapnya. 

Fenomena yang ditemukan di lapangan menjadi refleksi mendalam bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak cukup mengandalkan data semata. Dibutuhkan keberanian untuk melihat langsung realita dan ketegasan dalam mengambil langkah-langkah korektif.

“Pro Jambi Tangguh tak sekadar program. Ia adalah gerakan perubahan membangun kembali harapan, satu rumah demi satu keluarga, demi Jambi yang lebih tangguh dan berkeadilan.(afm)

Artikel Rekomendasi