Peringati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, KI Jambi Dialog Literasi Keterbukan Informasi di TVRI

JAMBERITA.COM- Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Almunawar bersama Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah dan Pengamat Kebijakan Publik Sigit Eko Yuwono pada Senin Sore tanggal 30 September 2024 di LPP TVRI Jambi melaksanakan dialog dengan mengangkat Tema : Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Jambi.

Dialog ini langsung dipandu oleh Host M.Farisi.

Almunawar menjelaskan bahwa kegiatan dialog di TVRI ini rutin dilaksanakan setiap sebulan satu kali, sebagai tindak lanjut kerjasama antara TVRI Jambi dengan Komisi Informasi Jambi dalam rangka memberikan literasi terkait keterbukaan informasi publik.

"Sore ini Komisi Informasi mengangkat tema terkait Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Jambi, tema ini diambil dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia ( Right To Know day) yang diperingati setiap tanggal 28 September.

Ini adalah har awal berkumpulnya organisasi kebebasan informasi dari berbagai negara yang disebut dengan Jaringan Advokat Kebebasan Informasi Network (FOIA).

Untuk di Indonesia sendiri Komisi Informasi terbentuk pada tanggal 30 April tahun 2008 dengan diundangkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Inforasi Publik yang salah satu tujuannya untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses informasi terkait kebijakan pemerintah atau badan publik.

Kadis Kominfo Arisansyah menjelaskan bahwa sebagai badan publik yang menggunakan anggaran negara berkewajiban menyampaikan informasi publik yang benar ke masyarakat, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Diskominfo juga selalu meminta ke teman-teman PPID Pelaksana atau OPD tekhnis untuk selalu menyuport kebutuhan informasi publik di OPDnya.

Pengamat Kebijakan Publik Jambi Sigit Eko Yuwono menyampaikan bahwa Komisi Informasi harus menjadi lokomotif dalam mendorong keterbukaan publik khususnya di Provinsi Jambi, selain itu juga Pemerintah Provinsi harus menyediakan akses setiap informasi yang berada di setiap badan publik tersebut ke masyarakat.

Seperti Contoh Informasi terkait APBD ketika telah disahkan mestinya harus dipublikasikan agar masyarakat bisa mengawasi setiap program-program yang ada dalam APBD tersebut.(*)

Artikel Rekomendasi