Ketua DPRD Jambi Soal Pekerjaan Mendahuli Anggaran: Nggak Boleh Pakai APBD!

JAMBERITA.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga menanggapi terkait dengan  item Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mendahului anggaran yang heboh belakangan ini. Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, ketika pekerjaan dilaksanakan tanpa pembahasan lalu akan di anggaran pada APBD ? tentu sudah diluar prosedur. "Selama tidak ada itu, maka itu menyalahi," katanya saat di pembukaan Roadshow Bus KPK, Kamis (14/9/2023).

Terkait nanti bagaimana pembayaran terhadap Pekerjaan yang sudah terlanjur dikerjakan, namun tidak disetujui DPRD Provinsi Jambi, itu kata Edi bukan urusan dia, bahkan tidak mau tahu."Iya urusan mereka, ya kita anggap itu tidak ada, nggak boleh pakai APBD, kami tidak izinkan, gitu," jelasnya.

Selanjutnya, saat Rakor Pemberantasan Korupsi di Ball Room Swiss Bell Hotel, dihadapan pimpinan KPK, Jajaran KPK, Kepala Daerah dan Ketua DPRD se Provinsi Jambi, Edi juga menyampaikan selama ini proses-penganggaran di DPRD Provinsi Jambi, mulai dari penganggaran, musrenbang, RKPD, Pokir, KUA PPAS, hingga menjadi Peraturan Daerah betul-betul dilakukan secara teliti. 

Edi menegaskan spirit untuk berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi menjadi agenda pertama bagi Pemprov terutama DPRD Provinsi Jambi. Karena tidak ingin citra buruk DPRD Provinsi Jambi sebelumnya kembali terjadi."Karena kami juga tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Pada tahun 2018 ada tragedi yang mengingatkan kita semua dan itu membuat citra buruk bagi Pemprov Jambi baik Gubernur maupun DPRD.

Atas hal itulah, yang hari ini kami jaga betul-betul agar proses penganggaran, mulai dari musrenbang, dan sebagainya hingga menjadi Perda betul-betul kami teliti dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang inkonstitusional kami berikan kepada rakyat jambi,"tegasnya.

Edi juga kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi Jambi terkait dengan pernyataan Pimpinan KPK terkait tujuh indikator kesejahteraan nasional. Tujuh indikator tersebutlah disampaikan oleh Edi Purwanto yang selalu menjadi pendoman pihaknya dalam menyusun APBD Provinsi Jambi bersama TAPD.

"Sehingga anggaran yang kami anggarkan tepat sasaran dan tepat guna dan jauh dari hal-hal yang disalahgunakan dan berujung pada korupsi itu sendiri," jelasnya. Tujuh indikator kesejahteraan nasional tersebut yakni angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian Ibu malahirkan, angka kematian bayi, dan selanjutnya indek pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan terakhir Ginirasio.(afm)

Artikel Rekomendasi