JAMBERITA.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggarap kasus suap ketok palu setelah keluanya putusan Pengadilan Apif Firmansyah yang merupakan kasus terakhir.
Ini mencuat setelah munculnya suray panggilan ke beberapa saksi. Berdasarkan surat tersebut, ada puluhan tersangka baru kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017.
Informasi dari surat panggilan bernomor Spgt/5208/Dik.01.00/23/09/2022 itu tertanggal 16 September 2022 atas nama Pimpinan KPK Daputi Bidang Penindakan dan Eksekusi up.Plh. Direktur Penyidikan selaku penyidik, Achmad Taufik Husein.
Saksi dipanggil untuk menghadap tim penyidik KPK bertempat di Mapolda Jambi pada hari Sabtu tanggal 24 September 20222 pukul 10.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi.
Dalam surat panggilan tersebut juga disebutkan pemanggilan saksi untuk tersangka:
1.Mely Hairiya, Luhut Silaban, Edmon, M Khairil, Rahima dan Mesran.
2. Hasani Hamid, Agusrama, Bustami Yahya, Hasyim Ayub, dan Nurhayati.
3. Syopian, Sofyan Ali, Sainudin, Muntalia, Supriyanto, dan Rudi Wijaya.
4. M Juber, Popriyanto, Tartiniah, dan Ismet Kahar.
5. Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Djamaludin, Muhammad Isroni, Mauli dan Hasan Ibrahim
6. Kusnindar
Para tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 ini disangkakan dengan Pasal 12 huruf atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan UU No no 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.
Juru bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi melalui pesan Whats Appnya belum memberikan respon.(*)
Oknum Pengusaha Batubara di Jambi Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Ancam Lapor ke Mabes Polri
Ditreskrimsus Polda Jambi Tetapkan 7 Orang Tersangka di Kasus Pembangunan Puskesmas Bungku
Polres Muaro Jambi Tangkap Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
Belasan Pelaku Ilegal Drilling Diamankan Ditreskrimsus Polda Jambi
Ribuan Liter Solar Subsidi di Kerinci Diamankan, Polisi Buru Pemilik Gudang


Koordinasi Kemenkum - DPRD Jambi : Karo Hukum Dukung Operasional Posbankum Gunakan Dana BKBK


