JAMBERITA.COM- Komitmen Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM dalam mendorong berbagai upaya peningkatan kualitas anggaran kesehatan berlanjut di tahun 2023 terbukti dalam sikapnya pada saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI (5/9) kemarin.
"Saya pikir APBN 2023 komitmennya kualitas anggaran kesehatan lebih baik dari RAPBN 2022, anggaran kesehatan mencapai Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan minimal 5 persen dari APBN," ungkapnya di Jambi (5/9) kemarin.
Dalam hal ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menegaskan kebijakan anggaran kesehatan 2023 akan diarahkan untuk mendukung reformasi sistem kesehatan dalam lima langkah.
Pertama, transformasi layanan primer, antara lain melalui penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi).
Kedua, transformasi layanan rujukan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan tempat tidur dan akreditasi Rumah Sakit (RS), serta peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
Ketiga, lanjut Bapak Beasiswa Jambi itu melalui transformasi ketahanan kesehatan, antara lain dalam bentuk peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta penguatan ketahanan tanggap darurat.
Keempat, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan dan kelima, pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan, seperti telemedicine serta digitalisasi layanan Posyandu, Puskesmas dan RS.
"Dengan langkah reformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan anggaran kesehatan dapat memenuhi aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu," tandasnya.(*/sm)
SAH Doakan Buruh Sejahtera di Peringatan Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2026
SAH ingatkan Kewajiban Anggota DPRD Gerindra Provinsi dan Kab/Kota Sukseskan Program Presiden Prabow
SAH Tegaskan Abdul Kadir Karding Sosok Tepat Pimpin Badan Karantina Indonesia
Tak Hanya Listrik Andal, Jaringan Internet PLN Turut Sukseskan Rangkaian ETWG hingga ETMM G20
Tingkatkan Percepatan Akses Keuangan Daerah, Sani Buka Rakor TPAKD



