Tolak Diskriminasi, Para Atlet Disabilitas Datangi Kantor DPRD Provinsi Jambi

AMBERITA.COM - Menjelang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang pengambilan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 Jum'at (20/8) pagi tadi, sempat diwarnai aksi dari atlet disabilitas Provinsi Jambi datang ke Gedung DPRD.

Rapat paripurna tersebut awalnya dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB pagi sehingga diulur, karena Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Gubernur Jambi Al Haris langsung menerima audiensi atlet disabilitas sampai dengan pukul 11.30 WIB. Tidak hanya disitu akhirnya rapat paripurna diskor sampai dengan kurang lebih pukul 15.00 WIB.

Koordinator Aksi, Muhammad Usman menjelaskan, National Paralympic Committee (NPC) adalah komite olahraga untuk atlet disabilitas. NPC melakukan sosialisasi dan pembinaan olahraga disabilitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, NPC Provinsi Jambi memperoleh dukungan dana dari pemerintah daerah.

"NPC Provinsi Jambi berhasil meningkatkan prestasi atlet disabilitas. Pada Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV Jawa Barat Tahun 2016, atlet NPC Provinsi Jambi meraih 1 medali emas, 7 perak, dan 8 perunggu, menempati peringkat ke-21," ungkapnya.

Sementara, pada Peparnas XVI Papua Tahun 2021 lalu, kontingen Jambi sukses memperoleh 9 emas, 12 perak, dan 13 perunggu. Peringkatnya melonjak ke posisi 12. Kata Usman, catatan prestasi ini lebih baik dibanding dengan perolehan medali atlet KONI di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021. Pada even ini, kontingen KONI memperoleh 6 medali emas, 10 perak, dan 13 perunggu, menempati peringkat ke-18.

"Meski prestasi atlet disabilitas Jambi jauh lebih baik dibanding atlet PON, namun untuk tahun anggaran 2023, rencana alokasi anggaran untuk NPC Provinsi Jambi jauh lebih kecil dibanding dengan KONI. Dalam KUA PPAS 2023, alokasi anggaran untuk NPC hanya 450 juta. Angka ini jauh lebih kecil atau hanya 6 persen dari rencana anggaran yang diperuntukkan KONI yang mencapai Rp 7,5 milyar," ungkapnya.

Untuk itu kata Usman, pengurus NPC Provinsi Jambi telah menemui dan berkomunikasi dengan Gubernur Jambi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Ketua Komisi IV - Ketua Badan Anggaran–Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan permohonan penambahan anggaran, namun hingga sidang paripurna pengesahan KUA–PPAS dilaksanakan, anggaran untuk NPC Provinsi Jambi belum ditambah.

"Padahal, Gubernur Jambi Al Haris menargetkan kontingen NPC Jambi masuk 10 besar di Peparnas XVIII Sumatera Utara – Aceh mendatang. Rasanya, sangat sulit untuk mewujudkan target tersebut jika anggaran yang disiapkan hanya Rp 450 juta," tuturnya.

Usman menjelaskan bahwa berkali-kali pemerintah menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap disabilitas dan pemerintah bertekad mewujudkan kesetaraan perlakuan warga disabilitas. Pemerintah juga ingin meniadakan diskriminasi kebijakan dan perlakuan terhadap warga disabilitas. Namun, diskriminasi tersebut masih ada.

Ini bisa dilihat perlakuan dan kebijakan Pemprov Jambi saat mempersiapkan kontingen atlet yang akan bertanding di PON dan Peparnas Papua Tahun 2021.

"Anggaran untuk atlet NPC jauh berbeda dengan atlet PON. Sebagai contoh, anggaran Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda), dalam rangkaian Pelatda atlet PON selama beberapa bulan, 1 bulan diantaranya atlet ditempatkan di hotel. Mereka mendapat jatah makan tiga kali sehari dengan menu yang sesuai dengan standar kebutuhan gizi atlet," ujarnya.

Sementara, atlet NPC melaksanakan Pelatda selama tiga bulan tanpa diinapkan di hotel. Pengurus NPC akhirnya mencarikan kontrakan rumah bedeng di dekat Stadion Mini Telanaipura untuk atlet disabilitas. Rumah bedeng tersebut memiliki 2 kamar dan diisi 10 atlet. Atlet lainnya diinapkan di sekretariat NPC Kabupaten Batanghari. Tidak ada anggaran makanan untuk para atlet disabilitas.

"Untuk menyiasatinya, pengurus NPC iuran dana untuk memasakkan lauk makan siang dan makan malam. Atlet memasak nasi sendiri. Karena keterbatasan anggaran ini, tidak ada penyiapan sarapan untuk para atlet. Hampir setiap pagi buta, atlet berangkat latihan tanpa sarapan. Mereka berlatih harus menahan perut perih karena lapar," terangnya.

NPC Provinsi Jambi ingin diskriminasi tersebut dihilangkan."Kami ingin di perlakuan secara setara dan diberikan anggaran yang cukup. Untuk itu, pada Jumat 19 Agustus 2022 ini pengurus NPC dan atlet disabilitas melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi unjuk rasa ini bertepatan dengan pelaksanaan sidang paripurna pengesahan KUA – PPAS 2023," tegasnya.

Adapun tuntutan para atlet disabilitas yaitu, hilangkan diskriminasi terhadap atlet disabilitas Provinsi Jambi. Berikan anggaran untuk pembinaan atlet disabilitas dalam jumlah yang memadai sehingga seluruh kegiatan pembinaan dan pelatihan atlet menuju Peparnas XVII Sumatera Utara–Aceh bisa terlaksana dengan baik."Demikian tuntutan ini disampaikan, kami berharap Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi bisa merealisasikan tuntutan tersebut," jelasnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga tidak menapik telah menerima audiensi para atlet disabilitas terkait dengan alokasi anggaran di 2023. "Tadi memang ada rekap APBD nya belum selesai, misalnya tadi ada masukan dari paralimpik. Tadi kan ada Paralimpik yang datang (audiensi), ada masukan disesuaikan, tadi di cek satu satu ternyata ada missing, dimasukkan gitu, kan kami koordinasi lagi setelah pembahasan bersama tim Banggar," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi