Jambi Tetapkan Status Siaga Karhutla, AILInts Ingatkan Waspadai Kebakaran Lahan Gambut dan Pemulihan



Jumat, 24 Juni 2022 - 17:16:47 WIB



JAMBERITA.COM- Jambi menyalakan tanda waspada, seiring dengan perkiraan BMKG musim kemarau yang melanda Jambi dari April hingga Juni dan kerentanan akan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Gubernur Jambi Al Haris menetapkan Jambi Siaga Karhutla saat menghadiri apel Siaga Darurat Karhutla Provinsi Jambi tahun 2022 di Makorem 042/Garuda Putih, Jambi, Jumat (10/6/2022). Penetapan status siaga setelah adanya 759 titik panas dan 62 hektare lebih lahan terbakar di Jambi selama tahun 2022. Langkah ini sebagai antisipasi agar kebakaran tidak meluas.  Jambi pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan terburuk pada tahun 2015 dan tahun 2019. Kebakaran hutan hebat yang melumpuhkan ekonomi, sekolah diliburkan, ribuan orang terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta kerusakan lingkungan serius. Maka sudah sepatutnya kewaspadaan dilakukan sedini mungkin.

Anti Illegal Loging Institute (AILInst) mencatat total luasan kebakaran hutan seluas 191.378 ha pada tahun 2015 dan 157.137 ha pada 2019. Kebakaran tersebut tersebut sebagian besar terjadi di lahan gambut. Dari pemantauan ditemukan, luas lahan gambut yang terbakar pada Karhutla tahun 2015 mencapai 90.363 hektar atau sekitar 44 persen dari total luasan kebakaran di Provinsi Jambi. Angka luasan tersebut mengalami kenaikan yang signifikan. Karhutla pada tahun 2019 kawasan hutan gambut terbakar dengan seluas 101.418 hektar atau sekitar 64 persen dari total luas kebakaran hutan dan lahan. Selain mengalami kenaikan angka luasan kebakaran, pada tahun 2019 kebakaran hutan gambut juga didominasi pada kawasan hutan dengan status hutan produksi dibandingkan luas kebakaran di tahun 2015.

Berdasarkan penggunaan dan pemanfaatannya, luas kebakaran hutan pada kawasan ekosistem gambut terjadi lebih tinggi pada kawasan hutan yang telah dibebani izin Hutan Tanaman Industri (HTI).  Ailints mencatat, pada tahun 2015 kebakaran hutan gambut yang terjadi didalam areal izin konsesi HTI menempati angka tertinggi terjadinya karhutla seluas 51.223 hektar. Kemudian di tahun 2019, areal konsesi yang dibebani izin HTI yang sama juga terbakar kembali dengan luasan 21.226 hektar.

“Dua pemegang izin konsesi HTI menjadi penyumbang angka kebakaran hutan gambut Pada 2015 kebakaran lahan gambut terluas dalam izin HTI yang dikelola oleh PT Dyera Hutani Lestari dan PT Wira Karya Sakti. Atas kejadian tersebut, izin PT Dyera Hutani Lestari dicabut pada tahun 2015. Namun, baik PT WKS maupun eks PT Dyera Hutani Lestari pada tahun 2019 mengalami kebakaran berulang,” ungkap Direktur AILInts Diki Kurniawan.

PT WKS yang beroperasi pada kawasan ekosistem gambut berada di Distrik VII, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kebakaran berulang yang terjadi pada periode karhutla tahun 2015-2019. Atas kejadian tersebut, pemegang izin dibebankan untuk melakukan pemulihan kawasan gambut dan pengelolaan ekosistem gambut pasca mengalami kebakaran. Karena izin PT Dyera Hutani Lestari dicabut, tanggung jawab restorasi gambut dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Secara yuridis-normatif, tanggung jawab upaya pemulihan ekosistem gambut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Jo. 31A PP 57/2016 Jo. Pasal 32 PP 71/2014 dimana paling lambat 30 hari sejak diketahuinya kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan maka setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau diluar area kerjanya wajib melakukan pemulihan secara mandiri atau berkoordinasi dengan KLHK/pemerintah setempat dengan syarat beban biaya ditanggung oleh perusahaan pemegang izin usaha. Secara teknikal, cara-cara yang dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha HTI dalam melakukan upaya pemulihan ekosistem gambut bekas areal terbakar yaitu dengan cara: suksesi alami, rehabilitasi; restorasi dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan restorasi dilakukan untuk menjadikan ekosistem gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali, melalui pembangunan infrastruktur pembasahan kembali gambut yang meliputi bangunan air, penampungan air, penimbunan kanal dan atau pemompaan air. Bangunan air itu adalah sekat kanal, embung dan bangunan air lainnya. Salah satu indikator keberhasilan restorasi gambut adalah apabila jumlah titik api (hot spot) berkurang dibanding dengan sebelum kegiatan restorasi. Serta rehabilitasi dengan melakukan penanaman tanaman endemik ekosistem gambut.

Akan tetapi, berdasarkan hasil temuan pemantauan lapangan yang dilakukan AILInts bersama JMGS (Jaringan Masyarakat Gambut Sumatera), ternyata PT.WKS tidak benar-benar melakukan pemulihan restorasi lahan gambut pasca mengalami kebakaran berulang di areal konsesinya di Distrik VII.  Dari hasil observasi lapangan diketahui pula bahwa dari 59 titik sekat kanal yang dibangun oleh PT WKS di sekitar areal bekas lokasi kebakaran, 4 diantaranya telah mengalami kerusakan parah. Padahal fungsi sekat kanal sangat penting dalam menjaga sifat hidrologis gambut yang telah mengalami kebakaran atau kerusakan. Proses revegetasi pada areal bekas terbakar juga cenderung tidak memperhatikan kondisi fisik gambut bekas terbakar. Area tersebut justru telah ditanami tanaman akasia yang notabene adalah tumbuhan invasif dan bukan merupakan tanaman endemik gambut. Diprediksi tanaman akasia di area gambut bekas terbakar ini telah berusia 24 bulan atau kurang lebih 2 tahun.

“Hasil observasi AILInts bersama JMGS, PT.WKS justru terindikasi melakukan pembukaan dan pelebaran kanal serta melakukan upaya revegetasi yang tidak sesuai ketentuan di lahan gambut yang belum berkembang paska kebakaran berulang tahun 2015-2019 di area konsesinya di Distrik VII. Pada areal bekas terbakar konsesi PT WKS di Distrik VII telah dilakukan pelebaran kanal yang pada awalnya dengan lebar 4 meter menjadi 8 meter, pelebaran kanal ini dilakukan menggunakan alat berat eskavator. Padahal berdasarkan Peta Indikatif Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tahun 2017 diketahui bahwa sebagian besar Distrik VII PT WKS merupakan kawasan ekosistem gambut dengan status fungsi lindung dimana berdasarkan PP 57/2016 dilarang untuk melakukan pembangunan dan pelebaran kanal kecuali dikarenakan keterlanjuran,” terang Diki.

Atas temuan ini, disimpulkan jika PT WKS tidak melakukan pemulihan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan PP 57/2016 jo PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan P.16/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Implikasi Hukum Pelanggaran Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Gambut Paska Terbakar Berulang pada Areal Izin Konsesi Perusahaan HTI

Pada tahun 2015, PT WKS telah dijatuhi sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk melakukan pemulihan ekosistem. Akan tetapi, belum diketahui bentuk perintah dan implementasi dari sanksi tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi yang tidak transparan. Namun, jika merujuk pada keterangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwawancarai oleh Riaupos.co pada 18 Juli 2020 lalu, yang dimaksud dengan paksaan pemerintah adalah melakukan sesuatu sesuai standar.

“Yang dimaksud dengan sanksi administratif yang dijatuhkan pada 2015-2016 lalu artinya paksaan terhadap perusahaan untuk melakukan sesuatu menurut standar, misalnya saja, kami memaksa perusahaan harus memiliki secara lengkap sarana dan prasarana termasuk tenaga teknis untuk karhutla,” hasil wawancara Mentri KLHK dikutip dari Riaupos.co

Kemudian pada Policy Brief yang disusun oleh Greenpeace pada 2020 lalu, dikatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga berkomitmen untuk mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha yang tetap tidak patuh pada perintah yang telah dijatuhkan sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 UU 32/2009, dimana setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Hal ini juga selaras dengan Pasal 79 UU 32/2009 jo Pasal 43 PP 71/2014 yang mengatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dengan baik maka dapat dikenakan pencabutan izin lingkungan terhadap area kerjanya.

“Dari komitmen yang disampaikan tersebut, maka sudah seharusnya PT WKS yang telah mendapatkan sanksi administrasi sebelumnya harus mendapatkan sanksi administrasi yang lebih berat berupa pencabutan izin usaha pada Distrik VII yang mengalami kebakaran hutan dan lahan secara berulang atau berupa denda,” ungkap Diki.

Namun, apabila perusahaan tidak berkomitmen dalam melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut, maka upaya yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah adalah mendorong dan memerintahkan para pemegang izin usaha untuk melakukan upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut pada area yang mengalami kerusakan.

Diterangkan Diki, Penerapan sanksi ini dilakukan secara bertahap, sanksi administrasi pencabutan izin hanya dapat dilakukan jika sanksi-sanksi sebelumnya tidak diindahkan oleh perusahaan. Penerapan sanksi administrasi tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi, dalam hal ini Menteri selaku pejabat Pemerintah Pusat. Secara administratif belum ditemukan hasil penilaian dari Dirjen PKG terhadap upaya pemulihan yang diperintahkan kepada PT WKS. Artinya apabila upaya dorongan pemerintah tidak dilakukan dengan baik, barulah pemerintah melalui kewenangannya dapat menjatuhkan sanksi administrasi, gugatan perdata, atau tuntutan pidana kepada pemegang izin usaha yang areal konsesinya mengalami kebakaran hutan dan lahan sebagai indikator kerusakan ekosistem gambut yang telah tertuang dalam UU 32/2009 Jo. PP 71/2014 Jo. PP 57/2016.

“Tetapi, dari fakta dan data yang telah diperoleh melalui hasil observasi lapangan, PT WKS sebagai salah satu perusahan HTI yang mengalami kebakaran hutan dan lahan gambut secara berulang di Provinsi Jambi hingga saat ini belum menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya untuk melaksanakan upaya pemulihan fungsi ekosistem gambut pada area bekas terbakar,” tutupnya.(*)



Artikel Rekomendasi