Pertumbuhan Ekonomi Tak Menetes Ke Bawah

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

 

Persoalan ekonomi Indonesia cukup kompleks, masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, korupsi, dan kriminal. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, pertanyaan besarnya adalah siapakah yang menikmati pertumbuhan ?

Secara statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan year-on-year (yoy) sebesar 7 persen pada 2021. Ketika pemerintah mengumumkan ekonomi mengalami pertumbuhan 7,07 persen, pemerintah melupakan satu hal yang juga penting yaitu meningkatnya angka kemiskinan, tingginya angka kemiskinan menunjukkan pertumbuhan yang terjadi tanpa diikuti pemerataan.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen tidak dibarengi penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal itu tidak cukup menjadi acuan bahwa perekonomian Indonesia sudah baik.

Masalah klasik ekonomi adalah pemerataan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dirasakan oleh golongan masyarakat menengah atas, pertumbuhan ekonomi tanpa dinikmati oleh masyarakat bawah, seperti buruh, pelaku UMKM, honorer dan juga mayoritas pekerja harian berpendapatan menengah dan rendah. Dalam bahasa lain pertumbuhan ekonomi tidak menetes ke kelompok lain kelas bawah ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi seperti angin bagi negara berkembang, hanya bisa di lihat tetapi tidak dapat dirasakan, khususnya oleh masyarakat kelas menengah bawah atau miskin. Padahal idealnya pertumbuhan ekonomi semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan seharusnya menjadi fokus pemerintah saat pandemi Covid-19.

Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan juga lepas dari jerat kemiskinan. Saat pandemi Covid-19, mungkin pertumbuhan ekonomi yang positif memberi hiburan bagi pemerintah, tetapi hiburan itu hanya bersifat sementara. Masalah utama di Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan di berbagai sektor.

Hari ini kita berkesimpulan, pertumbuhan ekonomi bukanlah ukuran bahwa negara dinyatakan berhasil atau sejahtera. Bagi negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi selain target pemerintah berupa pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia - diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu untuk mendukung kehidupan yang layak. Ada empat kategori pembangunan manusia: sangat tinggi (IPM lebih dari 80), tinggi (antara 70 dan 80), sedang (antara 60 dan 70) dan rendah (di bawah 60).

Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang. Namun, tingginya kesenjangan antar kaya dan miskin nampaknya telah memperlambat pembangunan manusia Indonesia. Masalah SDM menjadi masalah serius hingga hari ini.

Indonesia memiliki potensi pembangunan yang besar dan lengkap untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan berdaulat. Diantaranya karena negara ini memiliki jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia dan diprediksi pada 2020-2040 akan mempunyai bonus demografi. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam.

Kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah dan kerusakan lingkungan.

Mengapa Indonesia belum maju dan sejahtera hingga sekarang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi masih rendah di bawah 7 persen per tahun, tenaga kerja kurang berkualitas, kurang inklusif dan unsustainable. Kemudian sektor primer seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pertambangan sebagian besar dikerjakan secara tradisional.

Sektor sekunder misalnya manufacturing, processing dan packaging itu produktivitasnya juga masih rendah, sementara akses UMKM terhadap lahan usaha permodalan sarana produksi juga minim.

Sebagai solusi mengatasi masalah tersebut Indonesia punya Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan maritim atau ekonomi maritim. Mengenai ekonomi maritim, potensinya besar sekali dengan nilai 1,4 triliun. Artinya hampir satu setengah kali lipat perekonomian Indonesia saat ini.

Selanjutnya, tenaga kerja yang bisa kita ciptakan kalau kelautan dikelola oleh orang profesional pada bidangnya bisa menyerap 45 juta orang. Artinya 40 persen masalah pengangguran bisa selesai. Belum lagi nilai tambah yang lain.

Selain itu, kehadiran revolusi industri 4.0 untuk ekonomi kemaritiman dan kelautan bisa meningkatkan efektivitas, produktifitas, keuntungan dan daya saing. Apalagi di era global sekarang suatu bangsa yang maju adalah yang bisa menghasilkan produk berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal ini pertumbuhan ekonomi ini tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang, artinya rakyat kecil harus diberi modal, pendidikan, akses pasar, sehingga usaha modern yang menguntungkan bukan hanya dikerjakan oleh orang yang segelintir tapi oleh semua rakyat Indonesia.

 

 

* Pengamat

Artikel Rekomendasi