Kedalaman Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

Kemarin hari Kamis, 3 Februari 2022, saya menghadiri FGD tentang perumusan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilaksanakan BPS Provinsi Jambi di Hotel Aston. Selaku akademisi dan peneliti saya tertarik menuangkannya dalam sebuah catatan, sebuah telaah kritis akan perumusan IDI secara umum.

Indeks Demokrasi Indonesia atau yang lazim dikenal dengan istilah IDI adalah sebuah alat ukur yang country spesific Indonesia, sebuah model pengukuran yang dibangun berdasarkan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia (Rauf, 2014). 

IDI mengkuantifikasi semua aspek pengukuran dalam bentuk prosentase. Ada tiga aspek yang diukur oleh IDI, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek kelembagaan demokrasi.  Tiga aspek ini dijabarkan dalam 11 variabel dan diterjemahkan lebih detil pada 28 indikator. 

Hingga kini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah satu-satunya alat ukur demokrasi Indonesia yang berlaku secara programatis. IDI ibaratnya sebagai alat general check up bagi praktik demokrasi Indonesia, alat ukur untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. 

Di tengah menguatnya semangat untuk meningkatkan hasil capaian IDI dari tahun ke tahun di daerah daerah, pilihan atas metodologi dan konsolidasi perhitungan IDI masih menimbulkan catatan.

Catatan ini beranjak dari pilihan metodologi yang diterapkan oleh IDI pada yang memiliki beberapa problem mendasar. Khususnya terkait dengan persoalan metodologi yang digunakan dan beberapa pilihan yang berkenaan dengan teknis di lapangan ketika pengukuran dilakukan.Beberapa hal ini kemudian berhubungan dengan hasil pengukuran yang tidak signifikan, yang memberikan dampak terhadap hasil capaian. 

Maka mau tak mau kondisi ini memunculkan desakan untuk mempertimbangkan praktik pengukuran demokrasi Indonesia ini supaya lebih optimal. Saya termasuk orang yang mengkhawatirkan bahwa IDI jika tidak mengalami modernisasi metode dan pilihan konsolidasi, hanya akan mengiring praktik demokrasi menjadi sangat kuantitatif tanpa mengambarkan kedalaman data apalagi konstruksi persoalan demokrasi secara utuh dan hanya justifikatif atas kinerja rezim dan masyarakatnya. 

Persoalannya adalah terkait dengan dua hal, pertama bagaimana aspek metodologisnya sehingga menjadi kapabel untuk menjawab aspek representasi riil di lapangan dan kedua adalah pada model konsolidasi yang dibayangkan oleh IDI.

Selama ini pertanyaan mengenai aspek metodologis dijawab dengan prinsip argumentasi general check up yang menganggap bahwa IDI sebatas mengamati fenomena pendahuluan. Artinya, IDI tidak memiliki desain data yang dalam pada variabel yang disimpulkan, meski data ini dijadikan dasar perencanaan nantinya.

Salah satu pertanyaan penulis, misalnya tentang kenyataan, orang-orang yang diundang untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi, cenderung berbicara data makro, bukan dalam konteks orang yang terhubung langsung sesuai dengan hasil koding berita di media.

Tidak mengherankan  ketika saya menghadiri dalam FGD IDI dalam beberapa kali sesi diskusi terlihat bahwa peserta saling menukar informasi untuk memastikan akurasi data mengingat mereka yang dihadirkan cenderung tidak sama dengan mereka yang dijadikan sebagai objek dalam koding berita media. Infomasi yang diberikan satu sama lain oleh peserta pada akhirnya tidak terlampau

akurat mengingat kejadian yang dijadikan sebagai fokus adalah kejadian pada tahun sebelumnya. 

Selain iti FGD sebagai pilihan yang terbatas Focus Group Discussion yang dipilih sebagai cara untuk mendalami informasi memiliki kelemahan, di antaranya menyangkut substansi diskusi dan siapa yang harus memastikan kebenaran informasi. 

FGD yang diselenggarakan oleh IDI dalam rangka untuk mendapatkan data secara mendalam pada dasarnya lebih mirip sebagai agenda konfimasi dibandingkan pendalaman. Para peserta akan disuguhi 

data hasil review dokumen dan koding berita, kelemahan mendasar hal ini yakni pada keterbatasan fokus karena hanya memuat substansi konfirmasi. 

Apalagi perluasan data lebih kepada poin-poin yang sudah ditemukan, sehingga hal ini berhubungan dengan pendalaman yang terbatas dari pada sebagai cara untuk mendapatkan data baru. 

Kondisi ini diperparah ketika FGD menyimpan keterbatasan karena membatasi peserta berdasarkan ketersediaan anggaran. Asas pemerataan elemen peserta juga menyebabkan data yang hendak digali saling diperiksa oleh 

orang-orang yang sebenarnya berbeda. Asal daerah peserta FGD juga patut diperhatikan karena cenderung hanya mengelompok di daerah di mana FGD dilaksanakan. 

Selanjutnya masalah Representasi media massa Media massa yang dipilih hanya terbatas pada satu media yang dianggap paling representatif. Pemilihan media massa (koran) untuk dikoding yang sangat menentukan keterjangkauan informasi. Media massa berbentuk koran masing-masing memiliki kelemahan, di antaranya menyangkut soal keluasan wilayah pemberitaan dan akses masyarakat terhadap media massa yang dipilih. 

Penulis meragukan bahwa pilihan atas media massa tertentu akan merepresentasi berita yang dimuat di media. Pada akhirnya, ketika keterjangkauan berita terbatas, maka ada masalah di sana menyangkut apakah 

semua kejadian dapat diberitakan dan akhirnya sampai ke meja koding oleh tim pengukur. Masalah mendasar atas pilihan metodologis berupa pemilihan media massa.

Dalam konteks lokal, ada kebutuhan yang lebih luas untuk mendapatkan berita, sehingga ketika dilakukan koding, informasi akan menjadi representatif. Jika lemah dalam pemilihan media massa, bisa dipastikan bahwa ada masalah dengan akurasi hasil pengukuran IDI. 

Masalah ini belum termasuk perbedaan ukuran data yang digunakan, homogenisasi standard pengukuran yang cenderung tidak memberikan ruang khusus bagi praktik demokrasi berbasis kearifan lokal, praktek FGD tersentralisasi lokasi pengukuran pada level ibukota provinsi.

Akhirnya, tentu saja tulisan ini tidak bermaksud mendelegitimasi data IDI, hanya telaah kritis metode untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia, apalagi data dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia. Padahal data itu tak memiliki kedalaman sama sekali.

 

 

* Peneliti LKPR Riset and Consulting

Artikel Rekomendasi