Tak Kenal Libur, SAH Reses Akhir Tahun, Tampung Aspirasi Tenaga Honor Kesehatan

JAMBERITA.COM- Tak ada istilah libur akhir tahun, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) kembali melakukan kunjungan kerja perorangan atau reses Masa Persidangan II tahun 2021 - 2022 di daerah pemilihan tanggal 17 hingga 25 Desember 2021.

Dalam rangkaian kegiatannya anggota Komisi IX DPR RI itu akan melakukan banyak agenda salah satunya menerima aspirasi yang disampaikan tenaga honorer dari kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan Ayu salah seorang staf Rumah Aspirasi SAH  di Jambi (23/12) kemarin. Menurutnya bapak beasiswa Jambi itu melakukan reses dengan format dialog partisipatif.

" Insya Allah dalam reses kali ini bapak akan banyak menggelar dialog partisipatif dengan berbagai komponen masyarakat, salah satunya dengan tenaga honorer kesehatan, " jelas gadis manis berkacamata tersebut.

Seperti salah satu tuntutan para perawat honorer meminta agar pemerintah memperhatikan mereka, termasuk tuntutan agar diangkat menjadi PNS, ini yang akan digali SAH dalam reses kali ini, jelasnya.

Apalagi dalam dialognya para tenaga honorer kesehatan ini mengadukan nasib mereka terkait dengan kebijakan pemerintah pusat mengangkat lebih 39 ribu orang bidan PTT di seluruh Indonesia. Karena itu, mereka menuntut agar juga dapat diangkat menjadi PNS.

Selain itu, tenaga honorer melaporkan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi sebagai pegawai honorer, termasuk honor yang mereka terima karena masih banyak yang jauh dari UMR dan UMK, sesuai dengan ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

SAH sendiri dalam dialog tersebut mengatakan pihaknya memetakan setidaknya, ada tiga jenis tenaga honorer kesehatan. Pertama, tenaga honor daerah (honda) yang anggarannya diambil dari anggaran APBD. Kedua, tenaga honor instansi yang dipekerjakan sesuai kebutuhan instansi dan fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Ketiga, tenaga sukarela di mana mereka bekerja seperti pola magang yang belum tentu menerima gaji, dengan kondisi yang berbeda satu sama lain.

Komisi IX DPR RI berjanji, akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Dalam kesempatan pertama raker dengan Kemenkes pekan depan, aspirasi dan pengaduan ini akan dibahas. Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat mencarikan solusi terbaik dalam menjawab berbagai aspirasi yang hendak disampaikan, beber SAH dalam dialog di rumah aspirasi kawasan Telanaipura Jambi tersebut.

"Komisi IX pada prinsipnya sangat memahami tuntutan para perawat kita tersebut. Namun, kita juga harus memahami alasan pemeritah dalam melakukan moratorium penerimaan CPNS. Karena itu, kita akan menuntut pemerintah mencari solusi, paling tidak para tenaga honorer kesehatan yang pada faktanya sangat membantu tersebut dapat diperhatikan kesejahteraannya," pungkasnya.(*/sm)

Artikel Rekomendasi