Agar Tepat Sasaran, SAH Dorong Sinkronisasi Data Kemensos dan Penerima Bantuan Iuran BPJS



Kamis, 25 November 2021 - 09:24:46 WIB




JAMBERITA.COM - Anggota Komisi IX DPR Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menyoroti ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan penerima bantuan iuran BPJS, pihak terkait khususnya BPJS Kesehatan harus melakukan pemutakhiran data secara periodik dan sistematis.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemadanan data penerima bantuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan PBI BPJS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini proses pemadanan data pada DTKS dan PBI dengan NIK merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

" Pemadanan data dengan NIK di Dukcapil untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, " ungkap bapak beasiswa Jambi itu ketika menghadiri rapat kerja (24/11) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut SAH, masalah akurasi DTKS dan PBI BPJS menjadi agenda serius yang harus segera dituntaskan, sebab DTKS merupakan basis data untuk program bantuan sosial pemerintah di semua kementerian, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Kementerian Kesehatan. Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dipersyaratkan merupakan warga miskin dan memiliki NIK yang padan dengan data Dukcapil.

Dalam ini SAH meminta proses penetapan data yang telah padan (cocok), harus dilakukan sebulan sekali. Sehingga datanya selalu diperbarui.

" Saya berharap pemerintah daerah segera dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap 12.633.338 data, dan segera mengusulkan calon peserta PBI JK (BPJS), " imbuhnya.

Terakhir SAH  mengingatkan, data bersifat dinamis, bisa berubah setiap saat sehingga memerlukan verval berkala dan tertib. Untuk memastikan akurasi data, peranan pemerintah daerah memainkan peran penting, jadi harus ada koirdinasi yang baik, pungkasnya.

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

" Pemadanan data dengan NIK di Dukcapil untuk memastikan bantuan sosial salur tepat sasaran dan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, " ungkap bapak beasiswa Jambi itu ketika menghadiri rapat kerja (24/11) dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut SAH, masalah akurasi DTKS dan PBI BPJS menjadi agenda serius yang harus segera dituntaskan, sebab DTKS merupakan basis data untuk program bantuan sosial pemerintah di semua kementerian, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Kementerian Kesehatan. Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dipersyaratkan merupakan warga miskin dan memiliki NIK yang padan dengan data Dukcapil.

Dalam ini SAH meminta proses penetapan data yang telah padan (cocok), harus dilakukan sebulan sekali. Sehingga datanya selalu diperbarui.

" Saya berharap pemerintah daerah segera dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap 12.633.338 data, dan segera mengusulkan calon peserta PBI JK (BPJS), " imbuhnya.

Terakhir SAH  mengingatkan, data bersifat dinamis, bisa berubah setiap saat sehingga memerlukan verval berkala dan tertib. Untuk memastikan akurasi data, peranan pemerintah daerah memainkan peran penting, jadi harus ada koordinasi yang baik, pungkasnya.(*/sm)





Artikel Rekomendasi