KUA-PPAS Provinsi Jambi 2022 Disepakati, Beberapa Pembangunan Infrastruktur Dilakukan Multiyers



Rabu, 24 November 2021 - 09:54:08 WIB



JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait Penyampaian Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 beserta Nota Keuangan, Selasa (23/11/2021).

Al Haris mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengucapkan terimakasih kepada semua Komisi dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Jambi, atas berbagai masukan yang diberikan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran KUA-PPAS) yang telah disepakati.

"Dengan masukan itu, Pemprov Jambi dapat menyusun RAPBD TA 2022 yang diharapkan semakin berkualitas. Semoga RAPBD 2022 dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," ungkapnya.

Al Haris mengatakan, rancangan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2022 disusun berdasarkan target pembangunan yang termuat dalam perencanaan sebelumnya dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

"Kami menyadari target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mengingat situasi perekonomian Nasional dan perekonomian Provinsi Jambi yang belum pulih sepenuhnya akibat Covid-19," katanya.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah, maka Pemprov Jambi tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi.

"Keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah menjadi pertimbangan sehingga dalam kesepakatan bersama KUA PPAS tahun Anggaran 2022, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi merencanakan pendanaan atas beberapa pembangunan infrastruktur secara tahun jamak atau Multiyears," ujarnya.

Al Haris juga menjelaskan, bahwa dalam penyusunan RAPBD tahun 2022 itu tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan Pendapatan Daerah untuk mendukung ruang gerak Perekonomian Daerah.

"Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, antara lain difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan dengan stimulus yang lebih tepat sasaran," tegasnya.

"Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian resiko dengan menjaga defisit anggaran," pungkasnya.(afm)





Artikel Rekomendasi