JAMBERITA.COM - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fraksi PPP Berkarya, Kamaluddin Havis mendesak aksi nyata 100 hari kerja Gubernur Jambi Al Haris setelah dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 7 Juli 2021 lalu.
"Kita minta penekanan di 100 hari kerja pimpinan yang baru sesuai dengan kondisi Pandemi saat ini, kita minta karya nyata," katanya di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (19/10/2021).
Menurut Havis, walaupun mungkin secara nyata untuk mengatasi pandemi ini agar bisa langsung hilang, bukan lah hal yang mudah, dan sesuai kewenangan juga ada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
"Paling tidak ada aksi nyata nya, tentu ada semacam penanggulangannya dalam 100 hari ini, apa langkahnya, dan perintahkan lah semua OPD terkait yang menangani," ujarnya.
Menurut Havis, meski saat ini angka kasus Covid-19 di Provinsi Jambi mulai melandai, tetapi jangan sampai terlena dan lengah. Mudah-mudahan Covid-19 akan selesai.
"Makanya pak Gubernur dalam 100 hari ini, tetap memberikan penekanan yang sama bagi OPD dalam penanganannya, jangan sampai terlena baik itu pimpinan kita di Provinsi Jambi maupun itu OPDnya," jelasnya.
Kemudian Havis juga mengatakan tentang pelayanan di RSUD Raden Mattaher Jambi yang mana dalam penganggarannya tidak sedikit.
"Berbenah lah, karena anggaran tahun 2021 di RSUD itu bukan sedikit. BLUD Rp135 M, APBD nya Rp50 Miliar gunakan sebaik-baiknya untuk membuat warga Jambi nyaman di rumah sakit itu. Kalau pimpinannya merasa bebannya berat ya mundur saja," tulisnya.
Kemudian Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi Kemas Al Farabi juga berkomentar tentang 100 hari kinerja Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi. "Pertama keberhasilan Gubernur A Haris dan Wagub Abdullah Sani dalam penanganan Covid-19," katanya.
Setelah dilantik, dalam satu bulan terakhir telah terjadi penurunan kasus yang cukup drastis, dimana sebelumnya dalam satu hari terdapat 400-500 orang terkonfirmasi positif dan saat ini hanya beroperasi 20 orang.
"Jadi beliau segera melakukan penanganan, dimulai dari diabauan dan pendisiplinan Prokes, dan kebijakan PPKM dan vaksinisasi Jambi itu nomor urut 6 secara nasional," jelasnya.
Selanjutnya, Al Farabi juga mengatakan terkait dengan program Jambi Mantap yaitu Dua Miliar Satu Kecamatan (DUMISAKE) yang akan dibahas pada APBD 2022 mendatang itu sangat tepat sasaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Menurut saya dengan program DUMISAKE yang menjadi prioritas pada anggaran APBD akan membantu pemulihan ekonomi warga desa lewat program, antara lain bantuan permodalan UMKM Rp20 miliar, bantuan bibit saprodi dan peternakan Rp17 M, bibit perkebunan Rp2,3 M dan lain-lain," pungkasnya. .(afm)
Edi Purwanto Terima Kunjungan Wakil Konsulat Amerika ke DPRD Jambi
Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus Meski RI Sudah Pindah Ibukota
Danrem 042/Gapu Ikuti Vicon Dengan Kasum TNI Bahas Pencapaian Dosis Vaksinasi
Bupati Merangin Mashuri: Bungo Maju Selangkah Dari Kabupaten Lain
BNPT-FKPT Gelar FGD, Minta Masukan Kolaborasi Pencegahan Terorisme di Jambi